JAKARTA (RA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menjajaki kerja sama untuk memperkuat ekosistem informasi nasional, meningkatkan literasi publik, serta menjaga keberlangsungan industri pers di tengah dominasi platform digital global.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Ruang Rapat PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026) kemarin.
Akhmad Munir mengatakan, wartawan memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar dan akurat sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Karena itu, penguatan kompetensi, etika, dan kualitas wartawan harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Kondisi ini menuntut wartawan tetap menjaga profesionalisme dan berpegang teguh pada kaidah jurnalistik.
"Di tengah situasi yang serba instan seperti sekarang, siapa pun bisa menjadi wartawan, siapa pun bisa menjadi redaktur, dan siapa pun bisa menjadi produser. Di sinilah pentingnya penguatan kompetensi dan etika wartawan," kata Akhmad Munir.
Dia juga menilai koordinasi antara pemerintah sebagai sumber informasi dan wartawan perlu diperkuat. Bakom memiliki sumber data dan informasi terkait kebijakan pemerintah yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui jaringan media.
Dengan koordinasi tersebut, informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah diharapkan dapat tersampaikan berdasarkan data dan fakta sehingga mengurangi kesimpangsiuran informasi di ruang publik.
Selain itu, Akhmad Munir menyoroti perlunya peran negara dalam menjaga keberlangsungan industri pers nasional. Menurutnya, perusahaan media saat ini menghadapi tekanan akibat dominasi platform digital global, persaingan bisnis, serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan publisher rights atau hak penerbit. Menurutnya, perlindungan terhadap produk jurnalistik perlu diperjuangkan agar perusahaan pers memperoleh kesetaraan nilai ekonomi dengan platform digital.
"Padahal, yang kita inginkan adalah adanya kesetaraan dalam menentukan nilai ekonomi atas produk jurnalistik. Sementara itu, kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan hal tersebut. Ini merupakan perjuangan panjang," ujarnya.
Akhmad Munir menambahkan, PWI memiliki jaringan yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah anggota hampir 35 ribu wartawan. Kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas penyebaran informasi dan meningkatkan literasi masyarakat hingga tingkat daerah.
"DNA PWI jangan diragukan. DNA PWI adalah organisasi wartawan yang memiliki nilai kejuangan dan perjuangan. PWI dilahirkan oleh wartawan-wartawan pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai perjuangan itu terus kita jaga dan relevansikan hingga masa mendatang," bebernya.
Sementara itu, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyambut baik peluang kerja sama dengan PWI. Dia menilai kolaborasi dengan insan pers penting untuk menghadapi perubahan ekosistem komunikasi dan informasi yang semakin dipengaruhi perusahaan teknologi besar atau big tech.
Syahganda mengatakan, perkembangan media sosial dan algoritma platform digital telah mengubah pola penyebaran informasi. Informasi yang disampaikan media arus utama tidak selalu menjadi perhatian masyarakat karena percakapan di media sosial dapat berkembang dengan arah berbeda.
"Sekarang, tren big data tersebut sudah dikombinasikan dengan ChatGPT dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dunia menjadi semakin canggih," ungkapnya.
Dia mencontohkan informasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebarkan secara luas. Namun, menurutnya, informasi yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial justru berkaitan dengan kasus keracunan.
"Ini merupakan dunia baru yang harus kita pahami. Kita tidak bisa melawan kekuatan platform begitu saja," kata Syahganda.
Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan Bakom mengambil peran serius dalam mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, Bakom berupaya membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital serta pihak yang menangani ruang siber.
Meski demikian, Syahganda menegaskan bahwa kerja sama dengan insan pers harus tetap mengedepankan kompetensi dan etika jurnalistik. Dia berharap wartawan tetap menjaga prinsip profesi serta melakukan konfirmasi terhadap informasi yang belum jelas.
Syahganda juga menilai keberlangsungan industri media nasional, termasuk media lokal, perlu mendapat perhatian bersama. Pemerintah, katanya, terbuka untuk membangun kerja sama dengan perusahaan pers guna mendukung keberlangsungan industri tersebut.
"Kami siap membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan, dengan insan pers, baik wartawan maupun pemilik media dan perusahaan pers," ujarnya.
Dia berharap komunikasi dan pertukaran masukan antara Bakom dan PWI dapat terus terjalin. Bahkan, Syahganda membuka peluang penyediaan ruang bersama bagi PWI di gedung baru Bakom yang direncanakan mulai ditempati tahun depan.
"Dulu, ketika saya masih menjadi aktivis buruh, saya pernah mendapatkan ruangan di sebuah tempat. Semua organisasi saat itu juga diberikan ruangan. Jadi, kalau memungkinkan, nanti kita siapkan juga ruangan, termasuk untuk teman-teman PWI," tandasnya.
