JAKARTA (RA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluruskan pemberitaan mengenai anggaran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sensus Ekonomi yang disebut mencapai hampir Rp7 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menegaskan, angka hampir Rp7 triliun tersebut bukan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi.
Menurutnya, angka tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan berbagai program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan.
“Itu bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi,” kata Deni, Rabu malam, 26 Agustus 2026 yang dilansir dari rmol.id.
Penjelasan tersebut disampaikan setelah muncul pernyataan mengenai besarnya anggaran pemerintah untuk mendukung pelaksanaan sensus sekaligus penyempurnaan DTSEN.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta BPS memperbaiki DTSEN, terutama dalam penentuan desil masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Pemerintah menilai akurasi data tersebut penting karena menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah.
"Sedang diperbaiki itu DTSEN-nya," ujar Purbaya usai sidang debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu siang, 26 Agustus 2026.
Purbaya sebelumnya menyebut anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan sensus sekaligus penyempurnaan DTSEN mencapai hampir Rp7 triliun.
Dengan dukungan anggaran tersebut, ia berharap kualitas DTSEN pada tahun depan dapat semakin baik sehingga pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan menjadi lebih akurat.
"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun (2026) penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik," kata Purbaya.
Persoalan akurasi DTSEN sebelumnya menjadi sorotan setelah sejumlah masyarakat yang mengaku berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah mempertanyakan status mereka yang masuk dalam desil 9 dan 10.
Padahal, desil tersebut selama ini digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.
Kesalahan atau ketidaktepatan pengelompokan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah. Salah satunya bantuan sosial (bansos) serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Karena itu, pemerintah mendorong perbaikan DTSEN agar data sosial dan ekonomi masyarakat semakin akurat. Perbaikan tersebut diharapkan dapat memastikan program dan kebijakan pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan adanya klarifikasi Kemenkeu, angka hampir Rp7 triliun tersebut perlu dipahami sebagai total anggaran BPS, bukan anggaran yang seluruhnya diperuntukkan bagi DTSEN dan Sensus Ekonomi.
