PEKANBARU (RA) – Keluhan petani sawit terhadap rendahnya harga tandan buah segar (TBS) kembali mencuat. Kali ini, petani menyoroti besarnya beban Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) yang dinilai ikut memangkas nilai ekonomi yang diterima pekebun di tingkat bawah.
Wakil Ketua Umum DPP Samade (Sawitku Masa Depanku), Abdul Aziz, mengatakan sebagian besar petani belum menyadari bahwa setiap kilogram TBS yang mereka hasilkan turut menyumbang penerimaan negara melalui mekanisme BK dan PE.
Menurut Aziz, untuk periode Juni 2026, total BK dan PE CPO tercatat mencapai USD 276,68 per metrik ton (MT). Kebijakan tersebut telah diterapkan sejak pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang kini menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015.
"Dari hasil konversi nilai BK dan PE ke rupiah, pada periode Mei 2026 pemerintah memperoleh sekitar Rp 1.000 dari setiap kilogram TBS yang diproduksi petani," kata Aziz, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, angka tersebut justru lebih besar dibanding keuntungan yang diperoleh sebagian petani sawit setelah memperhitungkan biaya produksi dan perawatan kebun.
"Sementara petani yang setiap hari mengurus kebunnya, sangat sulit mendapatkan keuntungan Rp 1.000 per kilogram TBS," ujarnya.
Aziz menjelaskan, dampak BK dan PE tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit yang berorientasi ekspor.
Di sisi lain, ia menilai kontribusi besar petani sawit terhadap penerimaan negara belum diimbangi dengan perhatian yang memadai dari pemerintah.
Menurutnya, petani masih dibebani tingginya harga pupuk dan pestisida, kerusakan jalan produksi, hingga minimnya tenaga penyuluh perkebunan yang mendampingi petani di lapangan.
"Meski petani banyak menyumbang, tetapi mereka nyaris tidak mendapat perhatian apa-apa dari pemerintah," katanya.
Aziz juga menanggapi anggapan sejumlah pihak yang mempertanyakan kontribusi petani sawit terhadap negara. Menurut dia, penerimaan negara dari BK dan PE merupakan salah satu bukti nyata besarnya peran petani dalam industri sawit nasional.
"Selama ini ada yang bertanya kontribusi petani sawit apa. Itu salah satu kontribusinya, belum lagi pajak-pajak lainnya seperti PPh dan PPN," tegasnya.
Lebih lanjut, Aziz menilai kebijakan BK dan PE turut memengaruhi harga TBS yang diterima petani. Berdasarkan perhitungannya, jika harga pokok produksi (HPP) TBS berada di kisaran Rp 1.900 per kilogram dan ditambah beban BK serta PE sekitar Rp 1.000 per kilogram, maka total biaya yang harus ditanggung mencapai sekitar Rp 2.900 per kilogram.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat ruang keuntungan petani semakin sempit, terutama saat harga TBS mengalami penurunan.
"Petani tidak pernah punya pembukuan yang detail, sehingga banyak yang tidak sadar sebenarnya berapa besar biaya dan kontribusi yang mereka keluarkan. Pada akhirnya mereka hanya fokus bekerja, cari duit buat negara," pungkasnya.
