PEKANBARU (RA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Region Sumatera resmi mendeklarasikan Aliansi Daulat Sumatera (Andalas) sebagai langkah bersama menyelamatkan ruang hidup dan penghidupan masyarakat di Pulau Sumatera.
Deklarasi tersebut dilakukan dalam konsolidasi regional sembilan Eksekutif Daerah WALHI se-Sumatera yang digelar di Pekanbaru pada 24–25 Mei 2026.
Aliansi Andalas dibentuk sebagai respons atas krisis ekologis yang dinilai semakin mengkhawatirkan di berbagai wilayah Sumatera. Kerusakan hutan, sungai, pesisir, gambut, hingga wilayah kelola masyarakat disebut terus terjadi akibat ekspansi industri ekstraktif dan buruknya tata kelola sumber daya alam.
Dalam pernyataan bersama, WALHI menilai bencana ekologis kini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan telah menjadi kenyataan yang memakan korban jiwa, menghancurkan infrastruktur, hingga merampas ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal.
WALHI mencatat dampak yang dirasakan masyarakat meliputi banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan ekstrem, abrasi pesisir, hilangnya mata pencaharian, krisis air bersih, hingga meningkatnya konflik agraria.
Masing-masing daerah di Sumatera juga memaparkan persoalan lingkungan yang kini dihadapi.
Di Aceh, WALHI menyoroti lonjakan deforestasi hingga kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang memicu bencana hidrometeorologi.
Sementara WALHI Sumatera Utara menegaskan kerusakan Ekosistem Leuser dan Batang Toru telah memperparah bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
“Bencana ekologis ini bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akibat pembukaan hutan secara masif dan perampasan ruang hidup masyarakat,” kata Direktur WALHI Sumut, Rianda Purba.
Di Sumatera Barat, WALHI mengungkap maraknya aktivitas tambang emas ilegal (PETI) yang disebut telah merusak lebih dari 10 ribu hektare hutan dan lahan serta menewaskan sedikitnya 50 orang sejak 2012.
Direktur WALHI Sumbar, Tommy Adam, menilai lemahnya penindakan membuat praktik tambang ilegal terus berlangsung.
Sementara di Riau, WALHI menyoroti tingginya titik panas dan berulangnya kebakaran hutan dan lahan akibat rusaknya ekosistem gambut.
“Pengawasan hanya menyasar individu kecil, bukan korporasi sebagai pelaku utama,” ujar Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda.
Selain itu, WALHI Jambi menyoroti perampasan ruang hidup masyarakat adat, WALHI Bengkulu mengkritik maraknya kriminalisasi petani, WALHI Lampung menilai tata kelola sampah dan tata ruang kota semakin buruk, WALHI Sumatera Selatan menyoroti bencana banjir yang terus berulang, sementara WALHI Bangka Belitung mengungkap kerusakan besar ekosistem pesisir akibat tambang timah.
Melalui Aliansi Daulat Sumatera, WALHI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Di antaranya meminta digelarnya pertemuan gubernur se-Sumatera khusus membahas penyelamatan ekologi Sumatera, pengakuan wilayah kelola rakyat, pencabutan izin industri perusak lingkungan, perlindungan pesisir dan pulau kecil, hingga penegakan hukum tegas terhadap korporasi perusak lingkungan.
Aliansi ini juga menegaskan pentingnya memandang Sumatera sebagai satu kesatuan ekologis yang harus dikelola secara terpadu lintas provinsi.
