PEKANBARU (RA) - Peningkatan konsumsi minyak sawit dalam negeri seiring implementasi program biodiesel B50 mulai memunculkan kekhawatiran negara-negara importir terhadap keberlanjutan pasokan minyak sawit Indonesia.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono, mengatakan sejumlah negara pembeli kini mulai mempertanyakan jaminan pasokan minyak sawit Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan domestik.
Menurut Eddy, negara seperti Pakistan sangat bergantung pada minyak sawit Indonesia. Karena itu, pemerintah dan pelaku industri perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor.
"Kalau mereka sudah menemukan pengganti, belum tentu mudah bagi Indonesia merebut kembali pasar itu," ujar Eddy, dalam keterangan resminya yang diterima riauaktual.com, Senin (11/5/2026).
Ia mengingatkan, negara-negara importir bisa saja beralih ke minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, maupun rapeseed apabila pasokan sawit Indonesia terganggu dalam jangka panjang.
Di sisi lain, kebutuhan CPO dalam negeri diperkirakan terus meningkat. Untuk mendukung program B50 saja, kebutuhan minyak sawit diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun.
Meski demikian, Eddy memastikan pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan pangan dan energi nasional.
"Kalau produksi tidak mencukupi, yang pertama dikurangi pasti ekspor. Kebutuhan dalam negeri tidak mungkin dikorbankan," tegasnya.
Eddy menjelaskan, produksi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menembus 60 juta ton per tahun. Namun hingga 2025, produksi nasional masih berada di kisaran 51 juta ton.
Menurutnya, salah satu langkah penting untuk meningkatkan produktivitas ialah mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Perusahaan perkebunan sawit, kata dia, selama ini rutin melakukan replanting sekitar 4 hingga 5 persen per tahun. Namun kondisi berbeda terjadi di kalangan petani swadaya.
Banyak petani belum berani melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan penghasilan selama masa tanam ulang hingga tanaman kembali produktif.
"Petani takut kehilangan pendapatan ketika sawit ditebang. Karena itu perlu ada jaminan hidup selama masa tunggu tanaman baru menghasilkan," jelasnya.
Selain persoalan ekonomi, kendala legalitas lahan juga menjadi hambatan. Eddy menyebut masih banyak kebun petani yang berstatus kawasan hutan sehingga sulit mengakses bantuan pendanaan dari BPDP untuk program PSR.
Di tengah upaya meningkatkan produksi, industri sawit nasional juga dibayangi ancaman cuaca ekstrem. Eddy mengingatkan potensi El Nino pada 2026–2027 dapat berdampak serius terhadap produksi sawit nasional, terutama jika musim kering memicu kebakaran lahan dan kebun.
"Kalau kebakaran terjadi, dampaknya ke produksi bisa lebih dari dua tahun," katanya.
Karena itu, GAPKI disebut mulai melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau mendatang.
Eddy menegaskan, percepatan program PSR menjadi kunci penting agar Indonesia mampu menjaga keseimbangan pasokan sawit untuk kebutuhan domestik sekaligus mempertahankan dominasi di pasar ekspor global.
