PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah serta menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan pembangunan nasional.
Musrenbang tersebut juga bertujuan untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga pembangunan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Selain itu, forum ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan.
“Melalui Musrenbang ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan," ujarnya.
Plt Gubri juga menjelaskan bahwa tema pembangunan Provinsi Riau Tahun 2027 yaitu Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.
Tema ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,92 hingga 5,32 persen pada tahun 2027. Selain itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga diharapkan dapat terus ditekan melalui program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan," tambahnya.
Dalam upaya mewujudkan target tersebut, Pemprov Riau menetapkan lima prioritas pembangunan daerah. Prioritas tersebut meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi inklusif, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.
Ia menambahkan, seluruh prioritas tersebut harus diterjemahkan secara konkret dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat terukur, terarah, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa RKPD Tahun 2027 disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya serta mempertimbangkan dinamika kondisi ekonomi global dan nasional. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dokumen RKPD ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga harus disusun secara cermat, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun RPJMD Provinsi Riau. Kami juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil," ujarnya.
Sekdaprov Syahrial Abdi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan target indikator makro pembangunan tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,92 hingga 5,32 persen, tingkat pengangguran terbuka menurun hingga 3,68 sampai 3,91 persen, serta tingkat kemiskinan yang ditargetkan turun pada kisaran 5,09 hingga 5,95 persen.
Selain itu, gini rasio ditargetkan berada pada kisaran 0,294 hingga 0,302 poin serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca mencapai 50,57 poin.
