PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak para pejuang olahraga yang telah mengharumkan nama daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, memastikan bonus bagi atlet peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) tetap menjadi prioritas pemerintah, meskipun hingga saat ini proses pencairannya masih mengalami penundaan.
Syahrial mengakui secara administratif, anggaran untuk bonus para atlet tersebut sebenarnya telah dialokasikan secara resmi dalam APBD Riau tahun anggaran 2026.
Namun, dalam pelaksanaannya, kondisi keuangan daerah terutama terkait ketersediaan arus kas (cash flow) pada triwulan pertama menjadi kendala utama.
Dinamika serapan anggaran di awal tahun ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan skala prioritas terhadap pengeluaran kas yang tersedia.
"Jadi, prinsipnya komitmen kita mendukung olahraga itu sudah ya, bonus itu sudah kita anggarkan. Hanya sekarang cash flow kita masih terganggu ya," ucap Syahrial, Kamis (16/4/2026).
Ia menyebut, pada triwulan pertama tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalami minus. Hal itu dikarenakan adanya kewajiban mandatory.
Pemerintah daerah harus memprioritaskan pemenuhan hak aparatur negara, seperti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), yang secara regulasi wajib diselesaikan tepat waktu sebelum hari raya keagamaan berlangsung.
"Seperti pembayaran THR (tunjangan hari raya) yang semulanya tidak dibebankan, tapi itu (sesuai mandatory) kemarin harus dibayarkan sebelum hari raya. Jadi itu yang membuat cash flow kita terganggu," ungkapnya.
Kondisi inilah yang memicu pergeseran jadwal pencairan untuk program lain, termasuk bonus prestasi olahraga. Ia menekankan bahwa penundaan ini murni masalah teknis ketersediaan dana cair, bukan karena ketiadaan alokasi anggaran.
