PEKANBARU (RA) - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan seorang pengembang perumahan berinisial BD sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran fasilitas sosial (fasos) dan taman.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan cukup bukti dari hasil pemeriksaan saksi dan ahli.
"Dari hasil gelar perkara terakhir, kita tetapkan terlapor sebagai tersangka," kata Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau, Agus Prihadinika, Senin (30/3/2026) kemarin.
Ia menyebut, sedikitnya 11 saksi dan 3 saksi ahli telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Dalam waktu dekat, tersangka akan segera dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan.
Kasus ini bermula dari keluhan warga Perumahan Villa Karya Bakti Housing (VKBH) Tahap 2, khususnya Blok D dan E di Jalan Karya Bakti (Riau Ujung), Kelurahan Air Hitam, Pekanbaru.
Warga memprotes dugaan hilangnya fasos dan taman seluas 414,62 meter persegi yang sebelumnya tercantum dalam site plan dan dokumen IMB yang diterbitkan pada 2018.
Sebagai bentuk protes, warga sempat memasang spanduk di lokasi yang diduga merupakan area fasos. Kini, lahan tersebut disebut telah berubah fungsi menjadi jalan serta area pembangunan rumah.
Salah seorang warga berinisial AI menyebut persoalan serupa juga pernah terjadi pada tahap pertama pembangunan.
"Setelah tahap dua selesai, tidak ada lagi sisa lahan sesuai site plan. Justru dibangun rumah di lokasi yang seharusnya fasos," ujarnya.
Warga menilai fasos dan taman merupakan hak penghuni yang harus dipenuhi pengembang sesuai aturan. Mereka meminta agar lahan tersebut dikembalikan sesuai peruntukannya.
"Kami berharap fasos dan taman ini bisa dikembalikan untuk kepentingan bersama," tambahnya.
Hingga kini, tersangka BD belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi yang dilakukan juga belum mendapat respons.
