APKASINDO Protes Wacana Pembatasan PKS Tanpa Kebun: Bisa Picu Kekacauan di Tingkat Petani

JAKARTA (RA) - Wacana pembatasan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuai sorotan dari kalangan petani. Isu tersebut bahkan menjadi perbincangan hangat di media sosial komunitas petani sawit karena dinilai berpotensi merugikan petani swadaya. 

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung, meminta pemerintah berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar tidak berdampak pada petani mandiri yang selama ini bergantung pada keberadaan PKS komersial atau pabrik tanpa kebun. 

"Kami petani sawit menyebutnya PKS komersil, karena pabrik itu memang dibangun tanpa kebun inti maupun plasma dan fokus membeli tandan buah segar (TBS) dari petani swadaya. Perizinannya juga berada di bawah Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian Pertanian," kata Gulat, Sabtu (14/3/2026). 

Menurutnya, keberadaan PKS komersial bukan sekadar alternatif, melainkan satu-satunya tempat bagi mayoritas petani swadaya menjual hasil panen. 

Ia menyebut, petani swadaya menguasai sekitar 93 persen dari total 6,87 juta hektare kebun sawit milik petani, sementara petani plasma hanya sekitar 7 persen. 

"Bisa dibayangkan betapa chaos-nya kalau PKS komersil dibatasi, apalagi sampai dicabut izinnya. Petani swadaya bisa kehilangan akses pasar," ujarnya. 

Gulat menilai polemik ini muncul akibat adanya laporan sepihak dari sebagian pelaku usaha kepada pemerintah, yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. 

"Kami tidak menyalahkan Menteri Pertanian, tapi kami menyesalkan ada pihak yang memberi laporan sepihak dan hanya mementingkan keuntungan korporasi, sementara petani swadaya yang jadi korban," katanya. 

Ia juga menegaskan bahwa industri sawit Indonesia selama ini kuat karena ditopang struktur pelaku usaha yang lengkap, mulai dari petani kecil, koperasi, hingga perusahaan besar. 

"Ibarat cor bangunan, ada pasir halus, kerikil kecil sampai batu besar yang direkatkan semen. Semua punya peran. Sawit Indonesia kuat karena itu," ujarnya. 

Menurut Gulat, keberadaan berbagai tipe PKS justru membantu menjaga harga TBS di tingkat petani karena ada pembanding harga. Selama ini, kata dia, harga di PKS inti-plasma tidak pernah lebih rendah dari PKS komersial. 

Ia juga menyoroti semakin berkurangnya luas kebun plasma sejak era 1980-an. 

"Dulu kebun plasma sekitar 1,8 juta hektare, sekarang tidak sampai 700 ribu hektare. Ini harus jadi perhatian. Perusahaan harus fokus memenuhi kewajiban plasma 20 persen sesuai amanah UU Cipta Kerja," katanya. 

Meski demikian, APKASINDO memahami kekhawatiran pemerintah terkait potensi terganggunya sistem kemitraan antara perusahaan dan petani plasma. 

Karena itu, pihaknya setuju jika pemerintah mengatur agar pembangunan PKS komersial baru tidak berdekatan dengan PKS inti-plasma. 

"Kemitraan plasma harus dijaga, tapi akses pasar petani swadaya juga harus dilindungi. Kami berharap pemerintah membuat kebijakan yang berimbang dan melibatkan petani dalam pembahasan," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pembangunan PKS tanpa kebun berpotensi mengganggu sistem kemitraan karena pabrik tersebut bisa menyerap hasil panen petani yang sebelumnya dibina perusahaan lain. Pemerintah saat ini tengah mengkaji mekanisme agar pembangunan PKS, terutama tanpa kebun, harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.