PEKANBARU (RA) - Polda Riau menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 guna menghadapi arus mudik Lebaran.
Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi antarinstansi untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama momen Hari Raya Idulfitri. Rapat tersebut digelar di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (9/3/2026).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan dihadiri para pejabat utama (PJU), kapolres jajaran Polda Riau, serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi terkait di Provinsi Riau.
Dalam arahannya, Kapolda Riau menyoroti situasi geopolitik dunia yang tengah bergejolak, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi.
"Dalam situasi global yang tidak menentu ini, kita harus bersatu padu dan bergotong-royong. Operasi Ketupat bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana pelayanan kepada masyarakat yang harus kita kuatkan dengan kolaborasi," ujar Herry.
Menurutnya, kondisi geopolitik global tersebut turut memengaruhi perekonomian Indonesia. Karena itu, ia menginstruksikan Satgas Pangan untuk meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak terjadi aksi panic buying maupun penimbunan menjelang hari raya.
"Situasi global yang tidak menentu dampaknya paling dirasakan pada sektor ekonomi, termasuk potensi panic buying yang biasanya terjadi menjelang hari-hari besar ketika pasokan terbatas," katanya.
Kapolda juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektoral guna memastikan seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik, termasuk pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat selama mudik Lebaran 2026.
"Oleh karena itu, kita perlu mengkolaborasikan program-program pemerintah Presiden. Di dalamnya ada kerja sama dan gotong-royong antara TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat Lebaran, dapat berjalan maksimal," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau melaporkan bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai 66,5 persen dari total panjang 2.897,4 kilometer.
Untuk mengantisipasi kerusakan jalan di jalur mudik, unit pelaksana teknis (UPT) di enam wilayah telah disiagakan bersama peralatan berat guna melakukan perbaikan cepat jika diperlukan.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau memprediksi arus mudik akan terbagi dalam dua fase dengan puncak pertama pada 17–18 Maret 2026.
Penggunaan kendaraan pribadi diperkirakan masih mendominasi perjalanan mudik dengan persentase mencapai 65 persen.
Guna menjaga kelancaran arus lalu lintas, pemerintah akan memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih mulai 13 hingga 29 Maret 2026.
Dalam rakor tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BMKG juga mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena Provinsi Riau diperkirakan memasuki musim kemarau lebih awal.
Kabut asap dari kebakaran lahan di sejumlah daerah rawan seperti Pelalawan dan Bengkalis dikhawatirkan dapat mengganggu jarak pandang di jalur mudik sehingga menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak.
Dari sisi energi, PT Pertamina memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman selama periode mudik. Pertamina menetapkan masa siaga mulai 9 Maret hingga 1 April 2026.
Pertamina memprediksi konsumsi Pertalite meningkat sekitar 9,01 persen, sedangkan Solar naik 8 persen selama periode mudik dan Lebaran.
Di sisi lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau bersama Bulog terus memantau kondisi inflasi yang saat ini berada di angka 5,30 persen. Upaya stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar murah serta pengawasan distribusi minyak goreng Minyakita sebanyak 400 ton agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
