Konflik AS-Israel-Iran Berpotensi Ganggu Ekspor Sawit RI, GAPKI Wanti-wanti Biaya Logistik Naik

JAKARTA (RA) - Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai memicu kekhawatiran di sektor industri global, termasuk industri kelapa sawit Indonesia. Pelaku usaha menilai ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur pelayaran internasional yang menjadi rute utama ekspor minyak sawit. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan dampak paling mungkin terjadi adalah terganggunya transportasi laut. Jika jalur pelayaran internasional terdampak konflik, aktivitas ekspor minyak sawit Indonesia juga berpotensi ikut terhambat. 

"Pertama, yang menjadi masalah adalah transport terganggu. Kalau transport terganggu, ekspor akan terganggu," ujar Eddy, Jumat (6/3/2026). 

Menurutnya, kapal pengangkut crude palm oil (CPO) sebenarnya masih dapat mengambil jalur alternatif untuk menghindari wilayah konflik. Namun langkah tersebut akan membuat perjalanan menjadi lebih panjang dan berdampak pada meningkatnya biaya logistik. 

Ia mencontohkan pengiriman CPO menuju pasar Eropa kemungkinan harus memutar dari jalur pelayaran normal. Kondisi ini otomatis menambah jarak tempuh kapal sekaligus meningkatkan biaya transportasi. 

"Kalau terpaksa harus memutar untuk ekspor ke Uni Eropa ini akan menyebabkan adanya penambahan biaya transport," katanya. 

Selain biaya logistik yang meningkat, industri sawit juga mewaspadai dampak lanjutan terhadap rantai pasok di dalam negeri. Apabila ekspor terganggu dalam waktu lama, pasokan CPO berpotensi menumpuk di tangki penyimpanan perusahaan. 

Eddy menjelaskan kondisi tersebut bisa memicu masalah di sektor hulu. Jika tangki penyimpanan penuh, produsen akan kesulitan menyalurkan produksi CPO yang terus berjalan. 

"Kalau gangguan ini terlalu lama dan ekspor terganggu bisa terjadi masalah di hulu, yaitu tangki bisa penuh," jelasnya. 

Penumpukan stok CPO di dalam negeri juga berpotensi menekan harga. Eddy mengingatkan situasi serupa pernah terjadi pada 2022 ketika pemerintah memberlakukan larangan ekspor minyak sawit. 

Saat itu, stok yang melimpah di dalam negeri membuat harga CPO domestik turun tajam. 

"Harga dalam negeri akan jatuh karena stok melimpah seperti tahun 2022 waktu larangan ekspor," ujarnya. 

Meski begitu, Eddy memastikan kondisi saat ini masih relatif normal dan belum terjadi penumpukan stok yang signifikan di tangki penyimpanan. "Belum, masih normal," katanya. 

Menurutnya, perkembangan situasi dalam satu hingga dua minggu ke depan akan menjadi indikator penting apakah konflik tersebut benar-benar berdampak pada transportasi laut dan ekspor sawit Indonesia. 

"Kita lihat satu sampai dua minggu ke depan apakah transportasi terganggu. Sebenarnya ini tidak murni seperti tahun 2022 karena masih bisa memutar, hanya ada penambahan biaya transport," ucapnya. 

Eddy juga menilai ruang intervensi pemerintah Indonesia dalam persoalan ini relatif terbatas karena konflik terjadi di luar wilayah nasional. 

"Agak sulit ya, paling pemerintah minta agar perang dihentikan," tuturnya.