PEKANBARU (RA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau mengecam keras kematian seekor gajah Sumatera yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di areal konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda, menilai peristiwa tersebut bukan kejadian tunggal.
Ia menyebut kematian satwa dilindungi kerap berulang di wilayah hutan tanaman industri (HTI) Riau yang mengalami tekanan alih fungsi lahan dan penyempitan habitat.
"Ini bukan kasus pertama. Di wilayah HTI Riau, konflik dan kematian satwa liar, khususnya gajah Sumatera, terus berulang akibat rusaknya ruang hidup mereka," ujar Eko, Sabtu (7/2/2026).
WALHI mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Riau dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, melakukan investigasi menyeluruh dan transparan guna mengungkap pelaku serta motif kematian gajah tersebut.
Menurut Eko, penyelidikan tidak boleh hanya fokus pada dugaan perburuan ilegal, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan lain seperti pencemaran lingkungan atau penggunaan racun di sekitar lokasi kejadian.
Ia juga menegaskan bahwa PT RAPP sebagai pemegang konsesi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perlindungan satwa liar di wilayah operasionalnya.
"Perusahaan wajib menerapkan standar konservasi yang ketat, mulai dari pemantauan koridor migrasi satwa, pencegahan konflik manusia dan satwa, hingga pengawasan terhadap potensi perburuan," tegasnya.
WALHI turut menyoroti praktik pengelolaan hutan tanaman monokultur yang dinilai tidak mendukung kebutuhan habitat satwa liar, terutama gajah Sumatera yang populasinya kini semakin kritis.
"Gajah membutuhkan hutan alam, bukan monokultur. Pemulihan ekosistem dan perlindungan habitat harus menjadi prioritas," kata Eko.
Selain itu, WALHI mendorong kolaborasi antara perusahaan, BBKSDA, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal untuk menjaga koridor satwa tetap aman dari aktivitas perburuan.
WALHI Riau juga mendesak Pemerintah Provinsi Riau serta Kementerian Kehutanan mengevaluasi kebijakan pemberian konsesi HTI agar lebih mengedepankan keberlanjutan ekologis dan perlindungan satwa dilindungi.
"Kasus ini harus dikawal publik. Penegakan hukum dan tanggung jawab korporasi tidak boleh berhenti di permukaan," pungkasnya.
