BOGOR (RA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menyoroti tantangan besar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terhadap dunia jurnalistik saat ini.
Hal tersebut disampaikannya dalam Retret Bela Negara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Aula Manunggal Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM HAM Kemhan RI, Rumpin, Bogor, Jumat (30/1/2026).
Nezar menyebut perkembangan AI yang pesat membuat seluruh platform digital berlomba-lomba menghadirkan teknologi kecerdasan buatan, termasuk dalam produksi konten.
"Tantangan kerja wartawan ke depan soal AI ini tidak main-main. AI terus berpacu memproduksi konten, bahkan konten palsu pun sangat disukai netizen," ujar Nezar.
Ia mengungkapkan hasil riset Reuters yang menunjukkan kondisi media arus utama tengah menghadapi tekanan serius akibat perkembangan AI.
Berdasarkan penelitian tersebut, hanya sekitar 38 persen pemimpin redaksi yang masih percaya diri menghadapi gempuran platform berbasis kecerdasan buatan.
"Banyak pemred yang ternyata tidak lagi percaya pada prospek media mainstream di tengah bombardir AI," kata mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post itu.
Meski demikian, Nezar menegaskan media mainstream masih memiliki kekuatan yang tidak dimiliki AI, yakni liputan langsung di lapangan.
"Hadapi AI dengan berita on the ground atau on the spot, karena metode ini belum bisa disajikan oleh AI," ujarnya.
Selain itu, ia mendorong media untuk memperkuat produksi konten real time melalui eksplorasi visual, seperti video pendek dan infografis.
Konten human interest juga dinilai sulit digantikan AI karena menyangkut emosi dan empati manusia.
"AI tidak punya emosi. Etika jurnalistik harus tetap menjadi roh profesi wartawan di tengah hiruk-pikuk konten kecerdasan buatan," tegas Nezar dalam sesi yang dimoderatori Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang.
Nezar juga mengingatkan risiko AI terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara jika tidak digunakan secara bijak, terutama potensi misinformasi dan manipulasi konten.
Ia menyinggung maraknya konten palsu berbasis AI, seperti foto dan video dengan latar yang tidak pernah terjadi, namun justru digemari publik.
Sementara itu, pemerhati media sosial Adrian Toaik menilai pemerintah harus sigap menyikapi perkembangan AI dan dinamika media sosial.
"Bukan sekadar atas nama kebebasan berekspresi. Framing palsu dan pelintiran informasi bisa berdampak pada harmoni berbangsa dan bernegara. Komdigi perlu punya semacam 'penangkal petir' terhadap konten yang merusak nilai cinta tanah air," ujarnya.
