PEKANBARU (RA) - Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Syafri Syarif, mendesak Pemko Pekanbaru segera melaksanakan pemilihan Ketua RT dan RW secara serentak. 

Ia menilai kekosongan kepengurusan yang berlangsung cukup lama telah mengganggu pelayanan administrasi masyarakat di tingkat bawah.

"Harapan kita kepada pemerintah kota untuk segera melaksanakan pemilihan RT/RW karena ini sudah terlalu lama kekosongan di tingkat bawah," ujar Syafri, Selasa (18/11/2025).

Syafri menekankan perlunya forum diskusi sebelum pemilihan digelar. Ia tak ingin aturan pelaksanaan yang disiapkan Pemko justru menimbulkan polemik saat dijalankan di lapangan.

"Harapan kami pemerintah kota membuka forum diskusi terlebih dahulu sehingga aturan pemilihan RT/RW yang disusun tidak menjadi polemik di masyarakat," katanya.

Pemilihan RT/RW di Pekanbaru dijadwalkan berlangsung serentak pada Desember 2025. Saat ini, Pemko sedang menyiapkan Perwako sebagai aturan teknis. Sementara itu, Perda Nomor 12 Tahun 2002 masih menjadi dasar hukum yang berlaku.

Syafri menyebut Komisi I DPRD telah memberi sejumlah catatan terkait draf Perwako tersebut saat rapat bersama Asisten I Setdako Masykur Tarmizi dan Kabag Hukum. 

Salah satu poin yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan adalah syarat surat keterangan dari lurah bagi bakal calon, serta rencana sistem pemilihan melalui musyawarah mufakat.

"Ada beberapa hal yang bisa jadi polemik, seperti surat keterangan dari lurah dan sistem pemilihan lewat musyawarah mufakat. Ini bisa jadi masalah nanti di lapangan," jelasnya.

Ia mencontohkan kondisi di Kelurahan Tuah Karya yang memiliki RW dengan jumlah warga mencapai 2.245 Kepala Keluarga (KK). 

Menurut Syafri, metode musyawarah tidak realistis jika diterapkan di wilayah dengan jumlah warga yang begitu besar.

"Kalau jumlahnya 2.245 KK, masyarakat mau dikumpulkan di mana untuk musyawarah pemilihan RT/RW?" katanya.

Syafri yang merupakan politisi Golkar itu mendorong agar Pemko tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung. 

Menurutnya, cara itu lebih demokratis dan memberi ruang bagi masyarakat menentukan pemimpin lingkungannya.

"Harapan kami pemilihan tetap seperti biasanya sehingga masyarakat bisa memilih langsung siapa yang menjadi pemimpinnya," tutupnya.

#DPRD Kota Pekanbaru