PEKANBARU (RA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru, menyoroti tata kelola Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru. Manajamen hingga pendapatan yang dihasilkan dari rumah sakit milik pemerintah daerah ini menjadi catatan. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III Tekad Indra Pradana Abidin ST MEng dalam rapat bersama Plt RSD Madani dr Khairul Ray dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP), beberapa waktu lalu.

"Kami berharap ada gebrakan besar yang dilakukan oleh manajemen RSD Madani setelah kunlap kemarin, dikarenakan sudah banyaknya dana APBD Kota Pekanbaru yang disalurkan ke RSD Madani hampir Rp58 Miliar. Tujuan kita bagaimana masyarakat Pekanbaru bisa terlayani dan bisa berobat gratis (UHC) yang sudah dianggarkan Rp90 Miliar," kata Tekad, Selasa (28/1). 

Menurutnya, pemanggilan RSD Madani dalam agenda rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil kunjungan lapangan (kunlap) rombongan Komisi III DPRD Pekanbaru pada 27 Desember 2024 lalu.

Dalam agenda rapat kemarin, RSD Madani memberikan paparan secara umum mengenai kondisi rumah sakit milik pemerintah ini sedang terbebani beberapa hutang terhadap pihak ketiga.

"Kondisi terkini (RSD Madani) salah satunya itu terbebani hutang, selain itu juga ada capaian peningkatan jumlah kunjungan pasien. Di Januari tahun 2025 dibandingkan Januari tahun 2024 mengalami peningkatan, ya itu bisa dikategorikan lumayan yang menurut mereka itu merupakan efek dari shuttle car yang sudah dimiliki RSD Madani untuk antar jemput pasien dari puskesmas," terangnya. 

Meskipun ada shuttle car, Tekad menilai RSD Madani masihbbelum mempunyai manajemen pengelolaan strategi yang baik. Padahal, manajemen strategi tersebut sangat diperlukan supaya arah kebijakan rumah sakit milik pemerintah ini kedepannya lebih terkelola dan lebih tertata.

"Ya, sebenarnya manajemen strategi itu yang utama. Contohnya saja target mereka dalam setahun ini berapa kunjungan pasien, berapa pasien rawat jalan, berapa pasien rawat inap, berapa pasien untuk masing-masing poli, berapa pendapatan dari labor, target dari ICU/PICU/ICCU, ruang operasi dan lainnya itu bisa tercapai semuanya," jelasnya. 

"Untuk mencapai target itu harus tahu apa yang mereka lakukan, apa hambatannya, gimana solusinya dan apa rencananya. Semua itu harus dianalisa per hari, per minggu dan perbulan. Kenapa saat ini RSD Madani itu tidak ada pasien? Kenapa puskesmas tidak merujuk ke RSD Madani dan hal-hal lainnya belum dapat digambarkan ke kami," tambahnya.

Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menjadwalkan pemanggilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru dan Pelaksana Harian (Plh) Sekdako Kota Pekanbaru dalam agenda rapat untuk membahas pembenahan manajemen pengelolaan RSD Madani Pekanbaru.

"Kita akan panggil, apakah RSD Madani harus diperlukan untuk menggunakan jasa konsultan supaya hal-hal tersebut dapat dibuatkan manajemen strateginya, serta semuanya itu ada key performance indikator (KPI). Terutama menyangkut kepuasan pasien itu harus ada inovasi agar tidak ada lagi pasien yang terlantar dan kecewa," ucap Tekad.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan Komisi III yang membidangi kesehatan, akan mengawal terus RSD Madani agar menjadi tempat pelayanan publik yang terpercaya.

"Insya Allah, jika ini dikawal dan punya niat, kita optimis RSD Madani menjadi kebanggaan masyarakat Pekanbaru yang juga harus bersinergi dengan seluruh puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru," pungkasnya.