JAKARTA (RA) - Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.
Rapat ini bertujuan mengawasi dan mendalami penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses sistem elektronik tanpa hak, serta penghapusan data yang melibatkan sejumah oknum perwira tinggi Polri.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan rapat ini berfokus untuk membongkar aktor intelektual (dalang), motif di balik tindakan tersebut, serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat. Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR agar proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan.
"Komisi III DPR RI akan mengawal penanganan kasus ini sesuai arahan Pimpinan DPR hingga tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum," ujar Habiburokhman, Senin (9/11/2026).
Rapat mendatang akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III bersama para Wakil Ketua (Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni) serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.
Perkembangan Kasus dan Penetapan Tersangka
Bareskrim Polri mengonfirmasi bahwa rentang penyadapan diduga terjadi pada 2025–2026 menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan prosedur hukum yang sah. Penyidik juga menduga terdapat upaya penghapusan berkas penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Hingga 6 November 2026, jumlah tersangka telah bertambah menjadi empat orang (berinisial LSP, AS, EH, dan SU). Berdasarkan laporan media, sasaran penyadapan melingkupi Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, aktivis, hingga pengusaha.
Dukungan Pembentukan Tim Khusus & Penguatan Regulasi
Komisi III DPR RI mengapresiasi pembentukan Tim Khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin. Komisi III mendukung penegasan Kapolri dan Irwasum bahwa tindakan ini murni perbuatan oknum serta bentuk penegakan hukum profesional, bukan konflik internal institusi.
Selain proses hukum, kasus ini memicu dorongan penguatan regulasi. Pimpinan DPR RI membuka peluang percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk menjamin penggunaan kewenangan penyadapan di Indonesia tetap berada dalam koridor hukum, menghormati hak asasi manusia, dan melindungi privasi warga negara.