YOGYAKARTA (RA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyoroti aturan strict liability atau tanggung jawab mutlak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai masih menjadi tantangan bagi industri kelapa sawit.
Hal itu disampaikan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026). Kegiatan tersebut digelar GAPKI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat pemahaman insan pers mengenai industri sawit nasional.
Eddy mengatakan, industri sawit selama ini tidak hanya berupaya menjaga areal konsesinya, tetapi juga ikut membantu pemadaman karhutla di luar wilayah perusahaan, termasuk di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau.
Namun, perusahaan tetap menghadapi persoalan hukum ketika kebakaran dari luar konsesi merambat masuk ke wilayah perusahaan.
“Apabila terjadi kebakaran, sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi, kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri,” kata Eddy.
Karena itu, GAPKI mengusulkan adanya adendum atau klausul pengecualian dalam penerapan aturan tersebut, terutama ketika terjadi kondisi cuaca ekstrem yang meningkatkan risiko karhutla.
Di sisi lain, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menilai pers memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang utuh mengenai industri sawit Indonesia di tengah berbagai tudingan dan kampanye negatif dari luar negeri.
Menurutnya, pemberitaan mengenai sawit harus tetap berpegang pada data dan fakta, sekaligus kritis terhadap persoalan yang memang terjadi di lapangan.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Munir.
Ia menegaskan pers tidak boleh kehilangan sikap kritis. Namun, pemberitaan juga harus memberikan ruang yang proporsional terhadap kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional.
"Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja dan berkelanjutan," tegasnya.
Guru Besar Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, mengatakan sawit merupakan komoditas strategis yang memberikan kontribusi terhadap devisa, lapangan kerja, serta ketahanan pangan dan energi nasional.
"Sawit adalah anugerah. Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat," ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, mendorong penguatan perkebunan rakyat sebagai salah satu kunci meningkatkan daya saing sawit Indonesia.
Menurutnya, peremajaan kebun rakyat, peningkatan produktivitas, percepatan sertifikasi ISPO dan RSPO serta penguatan kemitraan antara petani, BUMN dan swasta perlu menjadi perhatian.
"Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri," katanya.
Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, sikap kritis dan kepentingan nasional.
Menurutnya, media tetap harus memberitakan persoalan industri sawit apabila ditemukan pelanggaran. Namun, kontribusi sawit terhadap ekonomi nasional juga tidak boleh diabaikan.
"Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional," tegas Agus.
Ia menyebut sawit memiliki peran penting sebagai penyumbang devisa, penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi daerah, pendukung ketahanan energi melalui biodiesel, serta pemasok minyak nabati dan bahan baku industri pangan.