INHU (RA) - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto menggelar rapat koordinasi bersama para pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) guna membahas upaya menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) dan berondolan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat kediaman Bupati pada Rabu (3/6/2026) itu turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu Zulfahmi Adrian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Indrawansyah, serta Kepala Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Endang Muliawan.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Inhu Zulfahmi Adrian meminta seluruh pemilik PKS menyampaikan data terbaru terkait harga pembelian TBS dan berondolan yang diterima dari berbagai RAM atau tempat penampungan buah sawit yang tersebar di wilayah Kabupaten Inhu.
Menurut Zulfahmi, secara umum perusahaan pengolahan kelapa sawit di Inhu masih berupaya menjaga kestabilan harga dengan mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
"Kami mengajak seluruh PKS untuk melakukan pengawasan terhadap RAM yang ada agar tidak menekan harga yang diterima petani, karena sudah ada acuan harga yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Inhu Ade Agus Hartanto menyampaikan apresiasi kepada para pemilik PKS yang selama ini berupaya menjaga stabilitas harga sawit di tengah dinamika pasar.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi wadah komunikasi dan diskusi antara pemerintah daerah dengan pelaku industri kelapa sawit untuk mencari solusi bersama dalam menjaga keseimbangan harga di tingkat petani.
"Kita kumpulkan seluruh pemilik PKS agar dapat saling bertukar pikiran dan bersama-sama menjaga stabilitas harga TBS dan berondolan di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Ade.
Ia menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Inhu. Karena itu, transparansi dalam penetapan harga pembelian TBS dan berondolan sangat diharapkan.
Bupati berharap keberadaan PKS tidak hanya berfungsi sebagai industri pengolahan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui harga yang kompetitif dan adil bagi petani.
Dalam kesempatan tersebut, Ade juga mendorong pembentukan asosiasi pemilik PKS di Kabupaten Indragiri Hulu.
Menurutnya, keberadaan asosiasi akan memudahkan koordinasi antarperusahaan sekaligus menjadi sarana komunikasi dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai kebijakan terkait tata niaga kelapa sawit.
"Saya mendorong agar dibentuk Asosiasi Pemilik PKS di Kabupaten Indragiri Hulu untuk memudahkan koordinasi dan diskusi terkait perkembangan sektor kelapa sawit," ujarnya.
Ade menambahkan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit.
Ditemui usai kegiatan pada Kamis (4/6/2026), Ade memastikan forum serupa akan dilaksanakan secara rutin sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan yang menjadi andalan masyarakat Inhu.
"Kami berharap harga komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, tetap stabil sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat," pungkasnya.