PEKANBARU (RA) - Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mulai mendapat perhatian dari DPRD Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan tidak disalahartikan.
Tarmizi mengatakan, pihaknya meminta pemerintah provinsi untuk membangun sistem evaluasi yang jelas terhadap pelaksanaan WFH, khususnya yang diterapkan pada hari Jumat sesuai edaran yang telah dikeluarkan.
“Setelah diberlakukannya WFH, kami dari DPRD juga akan ikut mengawasi. Kita minta ada sistem yang bisa melihat dan mengevaluasi apakah kebijakan ini berjalan optimal,” ujar Tarmizi.
Menurutnya, WFH seharusnya tidak dimaknai sebagai hari libur, melainkan tetap menjadi bagian dari kewajiban kerja yang harus dijalankan secara profesional oleh aparatur.
“Harapan kita, WFH ini betul-betul dimanfaatkan untuk bekerja dari rumah dengan menyelesaikan tugas-tugas. Bukan dianggap libur atau tidak bekerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Riau akan berupaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut guna memastikan efektivitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“Kami di Dewan akan ikut mengawasi kebijakan pemerintah ini agar implementasinya sesuai dengan tujuan awal,” tutupnya.