RIAU (RA) - Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menyoroti kondisi keuangan Provinsi Riau dalam penyusunan APBD 2027. Meski target pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) naik dari Rp1,3 triliun menjadi Rp3 triliun, tidak seluruh penerimaan tersebut menjadi pendapatan pemerintah provinsi.
Budiman menjelaskan, dari target PBBKB Rp3 triliun, sekitar 30 persen menjadi bagian provinsi, sedangkan 70 persen dibagikan kepada kabupaten/kota.
"Dari kenaikan itu, 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten dan kota. Kalau pajak air permukaan, itu memang murni untuk kita," kata Budiman, Jumat (25/9/2026).
Dengan skema tersebut, bagian yang diterima Pemprov Riau dari PBBKB diperkirakan sekitar Rp900 miliar. Sementara sekitar Rp2,1 triliun menjadi bagian kabupaten/kota.
Budiman mengatakan setelah memperhitungkan bantuan keuangan dan hibah, pendapatan yang benar-benar menjadi ruang fiskal provinsi berada di kisaran Rp7,5 triliun.
"Ditambah lagi bantuan keuangan dan hibah lainnya, totalnya saya lihat Rp2,5 triliun. Jadi pendapatan murni kita di APBD hanya di angka Rp7,5 triliun," ujarnya.
Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah cukup besar. Budiman menyebut anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp2,8 triliun, sementara belanja pegawai termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mencapai Rp3,9 triliun.
Belum lagi kebutuhan sektor kesehatan dan belanja lainnya. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ruang fiskal Pemprov Riau semakin terbatas.
"Kalau saya menilai, pesimis juga dengan keadaan APBD 2027 ini. Tapi kita tetap berusaha," katanya.
Budiman juga menyoroti adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,2 triliun. Di sisi lain, beban belanja pegawai sulit ditekan karena jumlah ASN, PPPK dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Riau mencapai sekitar 30 ribu orang.
"Soal TPP pegawai, tak bisa kita geser banyak karena sudah lama tidak naik. Tidak mungkin TPP mereka dipotong, Pak Gubernur juga tidak mau," ujarnya.
Ia menambahkan, kenaikan target PBBKB tetap memberikan tambahan penerimaan bagi provinsi. Jika sebelumnya dari target Rp1,3 triliun bagian provinsi sekitar Rp400 miliar, maka dengan target Rp3 triliun penerimaan provinsi diperkirakan mencapai Rp900 miliar.
"Ya kita sih naik. Mudah-mudahan tercapai. Tapi ini tidak mengangkat betul kondisi kita. Kita berharap ada kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru," katanya.
Terkait mandatory belanja pendidikan, Budiman menjelaskan angka Rp2,8 triliun tidak seluruhnya merupakan anggaran Dinas Pendidikan. Sebab, komponen TPP pegawai juga masuk dalam perhitungan.
"Nanti akan kita pilah. Kalau dikurangi, ya ratusan juga. Tapi masih ada 38 badan lain yang juga butuh anggaran," pungkasnya.
