RIAU (RA) - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyoroti kebutuhan pembangunan pintu keluar tol (exit tol) di sejumlah wilayah. Keberadaan akses tersebut dinilai penting untuk memudahkan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Edi mengatakan, exit tol akan memberikan kemudahan bagi warga, terutama dalam menunjang perjalanan pulang-pergi tanpa harus menempuh jarak lebih jauh.
"Kalau exit tol itu ada, itu memudahkan masyarakat untuk transportasinya pulang-balik," ujarnya, Kamis (5/11/2026).
Namun, ia mengakui pembangunan exit tol membutuhkan anggaran besar. Berdasarkan informasi yang pernah disampaikan pihak pengelola tol, biaya pembangunan satu exit tol bisa mencapai sekitar Rp200 miliar.
Karena itu, Edi meminta pemerintah daerah memiliki kemauan untuk memperjuangkan pembangunan tersebut dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Kalau memang ada niat seperti itu, tinggal buat permohonan saja ke pusat, ke PUPR, supaya dibangun exit tol di sana," katanya.
Ia juga menyinggung perjuangan pembangunan exit tol di kawasan Garuda Sakti. Menurutnya, akses di salah satu sisi sudah diperjuangkan dan direncanakan terwujud. Namun, pembangunan di sisi lainnya masih terkendala keberadaan masjid dan bangunan milik masyarakat.
Edi menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten bersama anggota DPRD Provinsi Riau agar dapat dicarikan solusi. Ia meminta agar kendala yang ada tidak membuat upaya pembangunan akses tol terhenti.
Selain infrastruktur, Edi turut menyoroti realisasi janji politik kepala daerah. Menurutnya, janji politik merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi karena menjadi salah satu dasar masyarakat dalam menentukan pilihan.
"Janji dalam konteks politik itu kewajiban. Orang yang cacat dalam konteks janji politik itu sudah membuat masyarakat akan kecewa besar," tegasnya.
