JAKARTA (RA) - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada TNI untuk mencabut pagar laut milik Agung Sedayu Grup punya pesan khusus.
Ia menangkap perintah pembongkaran pagar laut di kabupaten Tangerang, Banten tersebut sebagai isyarat kemarahan Presiden Prabowo.
"Instruksi kepada TNI untuk cabut pagar laut milik Agung Sedayu mengisyaratkan Presiden Prabowo marah kepada sekelompok pihak yang ingin mencaplok kekayaan negara," ujar Firman dalam Dialektika Demokrasi bertajuk bertajuk 'Polemik Pagar Laut! Langkah Pemerintah Dinilai Tepat Dengan Langsung Membongkar Pagar Laut' di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) Kemarin.
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar itu berpendapat ada hal serius yang dihadapi negara hingga membuat Presiden memerintahkan TNI untuk menyelesaikan suatu persoalan.
Perintah itu mengartikan bahwa pemasangan pagar laut menandakan keadaan darurat.
"Kalau sudah membentang TNI itu artinya ada tanda darurat kalau di ilmu tantara. Nah ini yang tidak dibaca," ucapnya.
Legislator dapil Jateng III tersebut menambahkan penyelesaian pagar laut dari sisi hukum dapat dilakukan melalui koordinasi lintas kelembagaan, khususnya kepolisian.
Terlebih, bukti untuk menaikkan status kasus pagar laut ke penyelidikan sudah sangat terpenuhi.
"Yakni TNI yang bergerak mencabut pagar bambu, termasuk Agung Sedayu Group yang sudah mengakui kepemilikan dari 'kavling' laut itu. Ini lebih daripada cukup alat bukti sebenarnya karena hanya dua ini lebih daripada cukup kalau ilmu penyidikan," katanya.
Sementara Anggota Komisi IV DPR lainnya Johan Rosihan menyatakan pembongkaran pagar laut milik sebagai penegas kedaulatan negara berada di tangan rakyat.
Negara tidak akan pernah takut dengan kekuatan keuangan perorangan maupun korporasi.
"(Pembongkaran-red) Pagar laut ini ingin menegaskan satu hal, bahwa tak ada satu pun kekuatan ekonomi di republik ini yang bisa semena-mena ketika itu merugikan masyarakat. Pembongkaran pagar laut ini menegaskan bahwa kekuasaan itu, kedaulatan itu di rakyat," kata Johan.
Legislator dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan kepada semua pihak, khususnya lembaga penegak hukum untuk tidak takut dengan bayang-bayang nama 'korporasi raksasa' di Tanah Air, termasuk Agung Sedayu Group.
"Saudara-saudara sekalian melalui ini saya katakan bahwa berhenti sudah kita takut dengan bayang-bayang yang namanya dikait-kaitkan dengan Agung Sedayu Group langsung segala macam itu," ujar Politikus dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini.