_(12).jpeg)
Riauaktual.com - Anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) dipastikan akan kembali dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru tahun 2025. Kepastian ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Hamdani MS SIP, setelah melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru.
"Alhamdulillah, UHC untuk tahun 2025 akan kembali dianggarkan, bersama dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Meski demikian, kontribusi terbesar tetap berasal dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Jika tidak salah, anggaran untuk UHC tahun 2025 ini sekitar Rp 100 miliar," ujar Hamdani pada Minggu (25/8/2024).
Hamdani menegaskan bahwa Komisi III DPRD Pekanbaru berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama melalui program UHC yang telah diluncurkan sejak 4 Juli 2024. Keberhasilan program ini juga terlihat dari penghargaan UHC Tahun 2024 yang diterima Pemko Pekanbaru dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'aruf Amin, di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Kamis (8/8).
"Kami akan menjaga dan bahkan meningkatkan program ini ke depannya. Kesehatan adalah tanggung jawab utama pemerintah dalam melayani masyarakat, dan karena Pekanbaru telah menerapkan UHC, maka anggaran ini harus ada dalam APBD," tegasnya.
Selain itu, Hamdani menambahkan bahwa Komisi III DPRD Pekanbaru, yang memiliki bidang kesehatan, telah mengingatkan Dinkes Kota Pekanbaru untuk lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses program UHC. Ia juga mengajak masyarakat untuk melapor ke DPRD Kota Pekanbaru jika mengalami kesulitan dalam mengakses layanan UHC.
"Saya sangat terbuka untuk membantu warga, terutama di dapil saya. Banyak warga yang meminta bantuan untuk mengakses UHC, dan setelah dikomunikasikan, layanan tersebut dapat dijalankan, terutama bagi mereka yang tidak tercakup oleh BPJS. Alhamdulillah, ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini," ungkap politisi PKS tersebut.
Hamdani juga meminta Pemko Pekanbaru untuk mendorong seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit agar meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan perawatan. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan pengawasan dan siap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses UHC.
"DPRD akan fast response dan siap membantu masyarakat untuk memperoleh hak kesehatan mereka," tutup Hamdani.
GoogleNews
