Riauaktual.com - Kabar mengenai kenaikan tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru menjadi sorotan utama setelah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencatat bahwa angka kemiskinan tahun ini naik menjadi 3 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, menyampaikan bahwa meskipun Kota Pekanbaru mengalami penurunan persentase pengangguran, namun justru terjadi peningkatan persentase kemiskinan. Menyikapi hal ini, pemerintah kota telah merencanakan langkah-langkah untuk memperkecil tingkat kemiskinan, salah satunya dengan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru saat ini berada di angka 3 persen. Angka ini naik dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus mendukung pelaku UMKM. Saya ingin kita mengembangkan UMKM di Kota Pekanbaru untuk menekan angka ini," ungkap Muflihun pada Minggu (3/3).

Anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati Rahmat, menanggapi masalah ini dengan menyoroti bahwa kemiskinan merupakan persoalan sosial yang harus diselesaikan secara komprehensif. Menurutnya, faktor-faktor seperti tingginya angka putus sekolah di Pekanbaru turut berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang tinggi.

"Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dari satu sisi saja. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah angka putus sekolah yang tinggi di Pekanbaru. Ini menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat sulit meningkatkan kualitas hidupnya," kata Ade Hartati Rahmat.

Selain itu, lingkungan yang tidak mendukung dan faktor ekonomi masyarakat juga menjadi faktor rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Sulitnya akses modal dan pemasaran juga menjadi tantangan bagi UMKM di Pekanbaru. Birokrasi dalam hal UMKM seharusnya lebih dipermudah, dengan memudahkan permodalan usaha kecil.

"Pembinaan harus dilakukan dalam upaya melahirkan UMKM yang mampu bertahan dalam setiap kondisi. Program UMKM tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus menjadi solusi konkret bagi masyarakat," tegas Ade Hartati Rahmat.