Riauaktual.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengkritisi tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga Parlemen, khususnya DPR RI yang dinilainya tak mengalami perubahan positif dari waktu ke waktu.

“Berdasarkan survei datalis tahun 2023. Alhamdulillah DPR RI menjadi lembaga pemerintah yang mendapat kepercayaan oleh rakyat Indonesia nomor 1, tapi dari bawah,” ujar Agung dalam sambutannya pada acara ‘DPR RI Rewind 2023’ di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Menurut Agung, hasil survei itu menjadi pekerjaan rumah bagi semua Anggota parlemen agar DPR RI menjadi lembaga yang dicintai rakyat karena lembaga DPR RI adalah lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat.

Ia meminta seluruh Anggota DPR RI agar mampu segera memperbaiki keadaan tersebut dan membuat marwah DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat, lebih dicintai oleh rakyat.

“Jadi masih paling buruk bapak ibu sekalian. ini yang menjadi tugas PR (pekerjaan rumah) kita semua bagaimana harus bisa membuat DPR RI ini menjadi lembaga yang lebih dicintai oleh rakyat,” ujar Agung Budi Santoso. 

Agung menambahkan tahun 2024 menjadi  sangat sakral dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pasalnya, akan ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari mendatang.

"Namun DPR harus menjadi lembaga perwakilan rakyat yang tetap kuat dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, serta melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang dengan lebih baik lagi di 2024, " katanyam

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR RI, Putri Anneta Komarudin menilai kualitas produk legislasi RUU merupakan hal penting. Dari 39 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023, baru 18 RUU yang telah diselesaikan.

"Dalam legislasi sepanjang tahun 2023, DPR telah merampungkan 18 RUU yang telah disahkan menjadi Undang Undang," kata Putri 

Putri menjelaskan, sejumlah RUU tahun 2023 yang rampung dan disahkan, di antaranya, revisi UU ITE, revisi UU IKN. Kemudian revisi UU ASN, revisi UU Kesehatan Omnibuslaw.
Ada pula, RUU Landasan Kontinen, RUU APBN tahun 2023-2024. Serta Perppu Pemilu menjadi UU, Perppu Ciptaker menjadi UU.

#DPR/MPR RI