Riauaktual.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi yang terjadi di BPR Gemilang ke tahap penyidikan. Tim Penyidik saat ini sedang berupaya mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut.

Pada Senin (7/8), Korps Adhyaksa yang dikomandani oleh Nova Fuspitasari melakukan penggeledahan di Kantor PT BPR Gemilang di Jalan Abdul Manaf, Kota Tembilahan. Penggeledahan ini dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Inhil oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, dalam rentang tahun anggaran 2006 hingga 2010.

Dari hasil penggeledahan, Tim Jaksa Penyidik berhasil mengamankan 316 dokumen terkait perkara ini. 

Ade Maulana, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), mengungkapkan harapannya agar proses penyidikan ini dapat segera selesai.

Dugaan kasus korupsi ini melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. Uang senilai Rp13,5 miliar yang seharusnya digunakan untuk membantu kaum wanita dan majelis taklim di Kota Seribu Parit tersebut, nyatanya dinikmati oleh pribadi yang jumlahnya mencapai 2 ribu orang.

Plafon kredit yang bervariasi dan dugaan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku di BPR Gemilang menjadi sorotan dalam kasus ini. Temuan sebesar Rp1,2 miliar yang hilang hingga tahun 2010 dikabarkan telah menjadi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Kejari Inhil, Nova Fuspitasari, berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Inhil agar proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar.

#Hukrim #korupsi #Inhil