Riauaktual.com - Pada awal tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan taringnya di Provinsi Riau. Pada triwulan pertama tahun kelinci, komisi anti rasuah telah memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto untuk klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

SF Hariyanto diperiksa KPK buntut dari istri dan anak yang memamerkan harta kekayaan atau flexing di media sosial. Namun, SF Hariyanto tetap melakulan pembelaan dihadapan penyidik KPK saat dilakukan klarifikasi, Kamis (6/4/2023) lalu di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Setelah pemanggilan SF Hariyanto, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Jumat (7/4/2023).

Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dasar dugaan korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi dan suap auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.

Bersama Adil, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Fitria Ningsih selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, dan M Fahmi Aressa selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau.

"KPK telah menetapkan 3 orang tersangka hasil dari kegiatan tangkap tangan, diantaranya MA (Muhammad Adil) sebagai Bupati Kepulauan Meranti, FN (Fitria Ningsih) sebagai Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan MFA (M Fahmi Aressa) sebagai Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Jakarta kemarin.

Ali menjelaskan, para tersangka dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 April 2023 sampai dengan 26 April 2023. MA dan FN ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih dan MFA ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

"Kegiatan tangkap tangan terhadap kepala daerah aktif ini menjadi komitmen nyata kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Agar menjadi pembelajaran bagi para pejabat publik lainnya untuk tidak melakukan korupsi, yang ujungnya hanya akan merugikan keuangan negara, serta mendegradasi kesejahteraan dan perekonomian rakyat," kata Ali.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kepulauan Meranti dan puluhan pejabat serta swasta, Kamis (6/4/2023) sekitar pukul 21.00 WIB. OTT dilakukan di empat lokasi, yakni di Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Pekanbaru dan Jakarta.

KPK meminta 28 orang pejabat hadir ke Mapolres setempat sekitar pukul 2 dini hari. Mereka adalah Muhammad, Bambang Suprianto Sekda Kepulauan Meranti , Fitria Nengsih selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Suardi selaku Kadis Pendidikan Kepulauan Meranti, Eko Setiawan selaku Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, selaku Kadis Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti.

Kemudian, Piskot Ginting selaku Plt. Kasatpol PP Kepulauan Meranti, Syafrizal selaku Kabag Kesra Pemkab Kepulauan Meranti, Said Amir selaku Plt. Kadis Perikanan Kepulauan Meranti, Marwan selaku Kadis Perindag Pemkab Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko selaku Plt Kadis PU Kepulauan Meranti.

Ahmad Safii selaku Plt. Kadiskominfo Pemkab Kepulauan Meranti, Muhlisin, selaku Plt Kepala BPSDM Kepulauan Meranti, Ifwandi Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti, Sukri selaku Plt. Kadis Sosial Pemkab Kepulauan Meranti.

M. Khardafi selaku Plt. Sekwan, Dahliawati selaku Bendahara BPKAD Istiqomah selaku Kabid Aset BPKAD, Dita Anggoro selaku Staf BPKAD, Sujardi selaku Staf Administrasi , Angga Dwi Pangestu selaku Ajudan Bupati, Restu Prayogi sebagai Ajudan Bupati, Masnani selaku Aspri Bupati, Fadlil Maulana selaku Ajudan Bupati.

Kemudian, Tarmizi selaku Kabag Umum, Mardyansyah selaku mantan Kadis PU Kepulauan Meranti, M Fahmi Aressa selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau dan Reza sebagai pemilik PT TM atau Tanur Mutmainah.

Lalu siapakah lagi sasaran KPK di Riau, setelah Sekda Riau SF Hariyanto dan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.