PEKANBARU (RA) - Melalui Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 (Evran), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyebutkan Pemprov Riau memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan.
Di mana, pihaknya memiliki 5 sektor strategis. Diantaranya, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan ketahan pangan.
"Ada lima sektor strategis yang menjadi perhatian kita. Untuk itu, Pemprov Riau sangat berharap seluruh kepala daerah dapat memberi dukungan penuh terhadap proses evaluasi ini," katanya.
Dikatakan SF Hariyanto, dukungan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan bahwa data asersi sektoral yang disampaikan kepada BPKP benar- benar akurat dan lengkap, serta ditandatangani langsung sebagai bentuk tanggung jawab atas validitas data.
"Kemudian berikan akses data seluas-luasnya kepada tim BPKP pada tahap Pengumpulan Informasi Awal, sehingga proses evaluasi dapat berjalan cepat dan tepat," katanya.
Selanjutnya dikatakan Plt Gubri, Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti secara serius seluruh ekomendasi pengawasan yang diberikan oleh BPKP, baik melalui LED maupun Evran tahun sebelumnya.
"Saya berharap melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPKP, kita dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif, sehingga pembangunan di Provinsi Riau benar benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing menyebutkan terdapat lima poin utama yang menjadi komitmen penandatanganan ini. Diantaranya mendukung penuh pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 guna memastikan keselarasan program daerah dengan prioritas nasional, termasuk Asta Cita dan program percepatan (Quick Wins).
Kemudian menyediakan data pernyataan tertulis (asersi) yang ditandatangani Kepala Daerah pada lima sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan Stunting, dan ketahanan pangan, yang mencakup sasaran utama (ultimate outcome) beserta indikator, target kinerja, serta struktur perencanaan lengkap dengan rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan nilai anggaran.
"Selanjutnya kita juga memiliki komitmen untuk memberikan akses kepada Tim Evaluator BPKP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, antara lain RKPD, APBD, DPA, KAK, laporan hasil reviu APIP, serta data pada aplikasi SIPD RI untuk keperluan rekonsiliasi dan validasi," katanya.
Setelahnya menindaklanjuti rekomendasi strategis yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran.
"Terakhir menindaklanjuti rekomendasi strategis yang tercantum dalam Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025," pungkasnya.
