Constatering dan Eksekusi Kembali Ditunda PN, Masyarakat Minta Bupati Siak Bersikap Dan Hadirkan KLHK

Constatering dan Eksekusi Kembali Ditunda PN, Masyarakat Minta Bupati Siak Bersikap Dan Hadirkan KLHK

Riauaktual.com - Pengadilan Negeri (PN) Siak kembali menunda rencana Constatering (pencocokan) dan Eksekusi lahan seluas 1.300 hektar diatas lahan milik warga Dayun dan Mempura bersertifikat hak milik (SHM) di Desa Dayun, Kecamatan Dayun yang dijadwalkan hari ini Senin, (28/11/2022).

Hal ini diketahui setelah ketua LSM Perisai Sunardi SH yang diberi kuasa oleh masyarakat mendatangi PN Siak. Sunardi menyebutkan, alasan PN Siak menunda Constatering, dan Eksekusi karena adanya persiapan kegiatan Tour de Siak.

Kehadirannya, disambut wakil ketua PN Ade Satriawan, Panitera Sumesno dan Humas Mega Mahardika.

Dikesempatan itu, Sunardi menanyakan langsung lokasi objek sasaran agenda Constatering, dan Eksekusi dari PN Siak tersebut. Pasalnya kata dia kalau di lahan yang akan didatangi oleh PN Siak itu, salah sasaran, karena lahan tersebut milik masyarakat ber SHM yang saat ini  dikelolah PT Karya Dayun.

"Dari penjelasan PN Siak ke kita tadi, meminta bupati Siak menghadirkan kementrian KLHK untuk penegasan pelepasan yang diberikan kepada PT DSI. Nah, penegasan dimaksud adalah, didalam pelepasan tersebut ada hak orang lain. Apabila KLHK bisa memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan ini, maka PN akan mengkaji ulang tentang Constatering, dan Eksekusi,"kata Sunardi ke Wartawan di PN Siak, Senin (28/11/2022).

Oleh sebab itu, ia meminta bupati Siak Alfedri dapat memfasilitasi agar bisa bertemu dengan pihak KLHK. Tujuannya untuk mencari solusi dari sengketa lahan dengan perusahaan PT DSI yang sudah bertahun-tahun, agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan warga yang telah memiliki sertifikat yang sah.

"Kami akan menyurati bupati agar segera mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita juga meminta bupati Siak agar memfasilitasi masyarakat dapat bertemu langsung dengan pihak kementerian LHK,"tegasnya.

"Supaya status hukum atas kepemilikan warga ini tidak terombang ambing seperti sekarang ini," tambahnya.

Wakil Ketua PN Siak, Ade Satriawan didampingi Panitera Sumesno dan Humas Mega Mahardika menyampaikan pihaknya akan tetap melaksanakan Constatering dan Eksekusi diwaktu yang belum bisa dipastikan, karena itu merupakan putusan yang harus dijalankan.

"Kita cuma menjalankan putusan yang sudah inkrah. Jadi apapun itu, suka atau tidak suka putusan tetap harus kami jalankan. Kalau tidak, kami yang akan ditegur oleh Badan Pengawas (Bawas)," ucapnya.

Terkait adanya penolakan dari warga, ia meminta masyarakat mendudukkan pokok permelasalahan tersebut dengan KLHK, Bupati Siak dan pihak terkait lainnya.

"Disini ada dua opsi, pertama masyarakat melakukan gugatan ke pengadilan terkait putusan itu, agar timbul putusan baru yang membatalkan putusan Constatering dan Eksekusi itu,"jelasnya.

"Kedua, meminta bupati Siak untuk memfasilitasi masyarakat dan pihak-pihak yang bersengketa lainnya untuk bertemu dengan kementerian LHK selaku pemberi izin pelepasan kawasan milik PT DSI guna mempertegas status pelepasan kawasan yang diberikan," terangnya.

Berita Lainnya

index