Riauaktual.com - Bupati Siak, Alfedri menjadi narasumber di acara workshop Nasional tentang program perluasan pengembangan adopsi dan implementasi Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE) oleh The Asia Foundation bersama Non-Governmental Organization (NGO) di Hotel Harris Gubeng Surabaya, Rabu (5/10/2022).

Alfedri memaparkan tentang program Siak Hijau dihadapan 49 peserta dari 7 Provinsi, 23 Kabupaten Kota se-Indonesia. Serta 17 Civil Society Organization (CSO) dan dua Lembaga Donor FCDO dan CLUA.

Program Siak Hijau merupakan bentuk kerja bersama multipihak dengan seluruh stakeholder dalam mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk pembiayaannya, yakni 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Dalam rangka merefleksikan adopsi dan pelaksanaan pengembangan kebijakan transfer fiskal berbasis Ekologi, kami berbagi pengalaman pembiayaan hijau di Kabupaten Siak yang didukung oleh berbagai lembaga, baik CSO maupun lembaga pemerintah lainnya. Salah satunya melalui pola TAKE,"kata Alfedri.

Dikesempatan itu juga, Bupati Siak tersebut memyampaikan berbagi pengalaman colaborative finance dalam mendukung implementasi Siak Kabupaten Hijau.

Khususnya terkait berbagai pembelajaran mengenai dampak positif atas implementasi TAKE terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

"Kami juga dibantu melalui berbagai program dan kajian oleh Forum Sedagho Siak, gabungan dari 22 NGO diantaranya Fitra Riau, Perkumpulan Elang, Jikalahari, Walhi, YMI, LPSEM, TERAS RIAU, SART, Kaliptra, RWWG, JMGR, SENDS, YEZ, Winrock, LTKL, Econusantara, SPKS, Madani, Greenpeace, Koaksi, CSF, dan Rainforest Alliance,"terangnya.

"Selain itu juga dari pihak privat sektor yang membantu diantaranya PT RAPP, Arara Abadi, Sinas Mas, Musimas, Wilmar,"ujarnya dihadapan peserta Workshop TAKE.

Mengapa perlu kolaborasi?, ujar Alfedri ke di kegiatan tersebut, karena tidak semua agenda aksi Siak Hijau pada sektor tertentu menjadi kewenangan daerah.

Selain itu kapasitas fiskal daerah terbatas untuk membiayai Inisiatif kebijakan Siak Hijau.

"Oleh karena itu kami berkolaborasi untuk memobilisasi dukungan dari berbagai pihak baik berupa program maupun pendanaan untuk mendukung Siak Hijau, baik oleh Pemda, Pemerintah Desa, NGO, hingga private sector,"jelasnya.

Untuk mendorong peran serta pemerintah dan masyarakat kampung mendukung implementasi Siak Hijau, Pemkab Siak memberikan insentif kinerja TAKE sebagai stimulus. Insentif diberikan melalui reformulasi anggaran dana desa sejak tahun 2020.

"Tahun 2021 dimulainya program TAKE, lima persen dari ADK sebesar Rp 7.582.500.000 diberikan kepada 67 kampung, dengan jumlah insentif tertinggi Rp 229 Juta. Dan insentif terendah Rp 65 Juta,"kata Alfedri.

"Ditahun kedua, tiga persen dari ADK sebesar Rp 3.408.000.000 disalurkan kepada 48 kampung, dengan insentif tertinggi Rp 310,9 dan insentif terendah sebesar Rp 87,8 Juta. Tahun ini kami sedang mengjaji peningkatan TAKE melalui penggunaan insentif BKK DBH DR,"terangnya kepeserta TAKE.

Hasilnya kata dia, penilaian kinerja kampung melalui Indikator Kampung Hijau (IKH) melalui penyelamatan, perlindungan lingkungan, peningkatan ekonomi, dan penurunan kemiskinan berprinsip kelestarian lingkungan, menunjukkan trend positif dalam dua tahun terakhir.

Selain itu kata dia, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan meningkat, dan bermunculan berbagai inovasi kampung dalam menjaga lingkungan.