Keberlanjutan Program Prakerja Pemerintah di Tahun 2023 Diapresiasi Ekonom

Keberlanjutan Program Prakerja Pemerintah di Tahun 2023 Diapresiasi Ekonom
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Riauaktual.com - Langkah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  mengalokasikan anggaran keberlanjutan program  Kartu Prakerja 2023 senilai Rp5 triliun dengan target penerima 1,5 juta orang memperoleh apresiasi dari Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet.

"Ini inisiasi baik pemerintah mengingat tujuan awal Kartu Prakerja untuk meningkatkan skill pekerja kita masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan agar siap masuk ke lapangan kerja,” kata Yusuf pada Selasa (4/10/2022).

Kartu Prakerja tahun 2023 dengan skema normal, pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu. Rincian yakni bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta; insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali; dan insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Yusuf menekankan, ada PR bagi pemerintah dalam program Kartu Prakerja ini, yaitu tentang penyaluran tenaga kerja. ”Tidak semua kemudian industri punya kemampuan dan anggaran untuk mempersiapkan skill. Bisa saja skill ini yang diambil alih perannya oleh pemerintah, dan para industri mempersiapkan lapangan kerjanya,“ kata Yusuf.

Tercatat pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima.

Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6 persen di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemulihan

Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini menilai dasar skema semi bansos pada Kartu Prakerja adalah karena pandemi. Saat pandemi, banyak masyarakat yang menggalami penurunan daya beli akibat terkena Pemutusan  Hubungan Kerja (PHK).

Eisha menilai Kartu Prakerja didesain sedemikian rupa untuk dapat meringankan beban masyarakat dan mempersiapkan angkatan kerja yang lebih mumpuni.

"Kartu Prakerja selama ini diberikan dengan semi bansos karena pandemi. Harapannya, diberikan bantuan agar dapat mempertahankan daya beli yang ter-PKH, diberikan pelatihan supaya bisa meningkatkan skill-nya.
Supaya nanti ketika ekonomi sudah membaik, mereka bisa diserap industri dengan skill yang lebih baik dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi," ujarnya.

Berita Lainnya

index