Pemko Pekanbaru Masih Kaji Rencana Pengelolaan Sampah Gunakan BLUD di 2023

Pemko Pekanbaru Masih Kaji Rencana Pengelolaan Sampah Gunakan BLUD di 2023
Pj Walikota Pekanbaru Muflihun

Riauaktual.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih melakukan kajian terhadap rencana gunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan sampah.

Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan berbagai aspek untuk rencana ini. Dirinya ingin pengelolaan sampah di Pekanbaru lebih baik lagi kedepannya.

"Rencana kita untuk gunakan sistem BLUD untuk pengelolaan sampah ini masih dalam kajian, belum final," ujarnya, Rabu (21/9/2022).

Menurutnya, rencana ini dibuat seiring persoalan sampah di Kota Pekanbaru tidak kunjung terselesaikan dengan baik. Jika memungkinkan rencana ini akan diterapkan pada tahun depan.

Melalui sistem BLUD ini, diharapkan pengelolaan sampah di Pekanbaru bisa lebih optimal. Karena pemerintah kota menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga melalui BLUD. Mereka mengangkut langsung dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Lalu mereka juga menyiapkan armada angkutan dari lingkungan masyarakat, dan mereka juga yang melakukan pungutan retribusi sampah.

Dengan mengubah sistem pengelolaan sampah dari lelang pihak ketiga menjadi BLUD dilakukan, dirinya juga menilai agar pemborosan anggaran sampah tidak terus menerus terjadi. Maka pemerintah Kota juga akan menghapuskan lelang pengangkutan sampah dengan pihak ketiga untuk tahun depan.

Selama ini jasa pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dikelola dua pihak ketiga, yakni oleh PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah. Tak tanggung-tanggung, angka puluhan miliar rupiah dihambur-hamburkan tanpa adanya perubahan yang signifikan soal jasa pengangkutan sampah di Pekanbaru.

Muflihun menjelaskan, untuk hari ini pola kebersihan di Pekanbaru memakan anggaran hingga Rp40 miliar lebih dalam setahun, sementara capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi paling hanya berkisar Rp4 - Rp5 miliar, artinya pemerintah rugi.

"Jadi kita mengkaji saat ini bagaimana ini diserahkan kepada pihak ketiga, mereka memungut melalui BLUD dan mereka yang menyiapkan sarana dan prasarana, artinya kita bebas APBD. Tapi ya ini saya katakan sekali lagi masih dalam kajian ya," pungkasnya.

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index