PEKANBARU (RA)- Wacana pemerintah pusat untuk menghapus BBM bersubsidi jenis premium dengan Research Octane Number (RON) 88, disebutnya kualitasnya kurang bagus bila dibandingkan dengan BBM nonsubsidi Pertamax Plus RON 95 masih dalam proses. Sembari menunggu keputusan resmi, PT Pertamina Sumbar-Riau yang berkantor di Pekanbaru masih tetap menjual dua RON BBM itu.
Kepada RiauAktual, Sales Executif BBM Retail Wilayah X Riski Nasution menjelaskan bahwa, secara kualitas memang BBM non subsidi lebih baik dari BBM bersubsidi. Karena kandungan oktannya lebih banyak.
Kembali dijelaskannya, RON itu adalah, nilai oktan dalam sebuah bahan bakar yang paling umum di seluruh dunia adalah nilai RON. RON ditentukan dengan mengisi bahan bakar ke dalam mesin uji dengan rasio kompresi variabel dengan kondisi yang teratur. Nilai RON diambil dengan membandingkan campuran antara iso-oktana dan nheptana.
"Wacana penghapusan itukan masih diusulkan, yang jelas untuk di seluruh SPBU di Pekanbaru dan seluruh Riau ini RON yang dijual itu 88 untuk jenis premium (BBM Subdisi) dan RON 95 untuk Pertamax Plus, jadi ada dua RON yang dijual di SPBU," terang Riski menjelaskan.
Untuk pertamax sendiri dilanjutkan Riski, ada yang RON 92, tapi tidak ada dijual di Riau. "Dan secara nasional yang kita jual sama, dan untuk wacana itu menunggu instruksi pusat," tambahnya.
Soal kualitas dijelaskan Riski, semua jenis BBM itu ada standarnya dan speknya. "Tapi yang bagus ya BBM non subsidi," jelasnya.
Kembali dijelaskan, untuk bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Nama oktan berasal dari oktana atau C8, karena dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana yang memiliki sifat kompresi paling bagus. Angka oktan untuk beberapa bahan bakar, RON 87 bensin standar di Amerika Serikat, 88 bensin tanpa timbal Premium, 91 bensin standar di Eropa (Pertamax), 92 bensin standar di Taiwan, 91 Pertamax, dan 95 Pertamax Plus.
Sementara itu, untuk kuota BBM masih menjalankan kuota yang sudah ditetapkan 2014, yaitu 883,628 KL untuk Premium (subsidi), dan 729,733 KL untuk solar. Didistribusikan ke 142 SPBU, 48 APMS, dan 5 SPBB/SPDN (solar untuk nelayan) di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. "Stock masih aman jelang akhir tahun," pungkasnya.
Laporan : doni
