PEKANBARU (RA)- Walikota Pekanbaru Firdaus, berharap atas kunjungan Presiden Jokowi ke Pekanbaru akan membawa perubahan, selain juga mampu memangkas birokrasi pengurusan ijin penggunaan lahan yang berbelit-belit di Kementrian. Tujuannya untuk menunjang percepatan pembanggunan infrastruktur di daerah, khususnya kelistrikan dan gas.

Dia mengaku, birokrasi inilah yang kini membuat Pemkot Pekanbaru merasa pesimis akan suksesnya percepatan pembangunan kelistrikan di Kawasan Industri Tenayan (KIT), meski pihaknya sudah membentuk tim percepatan bahkan menerbitkan peraturan walikota (Perwako).

Pasalnya lahan peruntukan seluas 3.000 hektare yang sudah di rencanakan menjadi kawasan industri kedepan, kini di plot kembali oleh Kementrian Kehutanan untuk di jadikan kawasan hutan.

"Ini bencana bagi kita, dan sangat menghambat pembangunan di Pekanbaru," ujarnya, Kamis (27/11).

Selain Pekanbaru, dia juga mencontohkan, Kabupaten Pelalawan mengalami hal yang sama, dimana kawasan yang akan dijadikan teknopolitan seluas 3.700 hektare oleh Pemkabnya ikut di plot kembali menjadi kawasan hutan oleh Surat Keputusan Mentri yang sama. Padahal peruntukan ini sebelumnya sudah di setujui oleh Menko Ekuin guna menunjang MP3E di Sumatera.

"Ini artinya sifat egois sentris dari birokrasi pemerintah pusat terhadap daerah. Contoh lain Jalan tol Pekanbaru -Dumai yang hingga kini tidak ada ujungnya," jelas Firdaus

Karena itu dia berharap dengan moment kunjungan presiden ke Pekanbaru, Provinsi Riau, pak Jokowi bisa melihat betapa banyak penghalang di daerah untuk bisa cepat membangun infrastruktur baik jalan, listrik maupun gas. Khususnya terkait dengan pembebasan jalan.

"Pangkaslah regulasi, SK Mentri, UU, PP dan Perda yang menghambat. Ambilah kebijakan yang lebih strategis untuk percepatan infrastruktur," pungkasnya.

Laporan : ver