Riauaktual.com - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini semakin diperhitungkan dunia. Hal itu ditandai dengan kepercayaan kepada Indonesia meneruskan estafet keketuaan atau Presidensi G20 dari Italia.

Untuk pertama kalinya Indonesia akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2022 mendatang. Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/201).
 
"Hari ini kita besykur, Pak Jokowi sebagai Presiden RI menjadi Presidensi G20 di tengah seluruh dunia tahu bahwa saat ini masih terjadi pandemi. Artinya bahwa Indonesia menjadi harapan dunia yang akan menjadi lokomotif solusi," kata Muhaimin disambut tepuk meriah ratusan undangan termasuk perwakilan fraksi-fraksi yang ada di DPR  saat Harlah ke-22 Fraksi PKB DPR RI dan Perayaan Hari Santri Nasional 2021 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021) kemarin.

Menurut Gus Muhaimin, panggilan akrab mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (Menakertrans) ini, prestasi itu juga menandai kebangkitan Indonesia di percaturan perekonomian dunia di masa mendatang.
 
"Mudahan-mudahan ke depan semua bisa betul-betul bisa bangkit terutama pasca pandemi, terutama pas Presiden Jokowi yang kini menjadi Presidensi G20. Indonesia bukan saja bangkit tetapi mampu menjadi pemimpin dunia dipercaturan ekonomi dunia di masa mendatang," tegasnya.

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menginstruksikan agar Fraksi PKB DPR benar-benar mengawal alokasi 20 persen APBN untuk Pendidikan benar-benar untuk fungsi pendidikan. Hal ini untuk memastikan bonus demografi di Indonesia bisa menjadi berkah bukan menjadi bencana.

"Alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan salah satunya diperjuangkan oleh anggota Fraksi PKB periode 1999-2004, Gus Yusuf Muhammad. Namun saat ini ternyata alokasi 20 persen APBN untuk Pendidikan belum sepenuhnya untuk pendidikan, maka saya menginstruksikan agar Fraksi PKB bisa memastikan agar anggaran 20 persen untuk Pendidikan benar-benar untuk fungsi Pendidikan," katanya.