Riauaktual.com - Bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin yang tulang punggung keluarga positif Covid-19 di Pekanbaru sampai kini tak ada kejelasan. Yang lebih mirisnya, data yang diminta melalui Dinas Sosial (Dinsos) belum juga rampung.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, meminta Kepala Dinsos Mahyudin, untuk tidak buang badan dengan persoalan tersebut. Ia menyebut, harusnya dengan rentan waktu yang sudah cukup lama tidak ada alasan mengenai data calon penerima BLT.

"Harusnya tidak buang badan, buang tanggungjawab. Saya maunya data warga miskin yang terpapar covid-19, mana dan segera selesaikan sebab kita di DPRD Pekanbaru sudah menyiapkan," tegas Azwendi, Selasa (5/10/2021).

Politisi Demokrat ini, juga menanyakan terkait alasan Kadinsos yang mengatakan, untuk pemberian BLT masih dalam tahap validasi data. Ia menegaskan, jika Kepala OPD tidak bisa bekerja, harusnya Wali Kota Pekanbaru mengevaluasi dengan pejabat yang mampu bekerja.

"Apa yang mau divalidasi lagi, yang mana. Kan bisa dikoordinasikan dengan OPD terkait lain seperti Dinas Kesehatan dan lainnya. Jadi validasi apa dan yang mana. Tak ada alasan hanya karena data. Kalau tidak bisa bekerja ganti saja," tegas Azwendi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengatakan penyaluran BLT tergantung Dinsos Kota Pekanbaru. Karena dinas tersebut yang melakukan pendataan bagi calon penerima BLT. 

Bahkan Jamil mengaku sudah berulang kali mengingatkan dinas terkait untuk segera merampungkan data. Agar BLT covid dapat disalurkan bagi warga miskin yang terdampak. 

"Padahal kemarin sudah disuruh gesa data calon penerima bantuan. Sudah berulang kali saya suruh gesa," kata Jamil, Senin (4/10/2021). 

Jamil menyebut, dinas terkait beralasan ada permasalahan saat pendataan. Mereka mengaku data dari RT/RW setiap kelurahan lambat masuk ke Dinsos Pekanbaru. 

Ia menegaskan, lambatnya pendataan yang dilakukan oleh Dinsos Kota Pekanbaru bakal menjadi bahan evaluasi. Seharusnya dinas tersebut dapat bekerja lebih cepat, apalagi ditengah kondisi pandemi saat ini. 

"Ini jadi pertimbangan evaluasi kinerja. Apa yang saya sudah sampaikan tentu akan jadi pertimbangan semuanya," tegas Jamil. 

Kepala Dinsos Mahyuddin ketika ditemui di kantor DPRD enggan mengomentari terkait BLT warga miskin tersebut.

"No Komen. Tak mau saya komentari itu," kata Mahyuddin.

Diketahui jumlah BLT rencananya di kisaran Rp1 juta per Kepala Keluarga (KK). Namun jumlah ini masih perkiraan dan belum diputuskan.