BANTEN, RiauAktual.com - Ikhtiar untuk terus melakukan perubahan di Provinsi Banten tak boleh berhenti. Dikenal sejak lama sebagai salah satu lokus penting industri strategis di Indonesia, Banten memegang peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Sejak lama pula Banten dikenal sebagai salah satu kawasan paling kosmopolit yang mempertemukan aneka budaya, agama, suku, ras, dan latar belakang.

Namun demikian, dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi Banten memang masih mengemban seunggun pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan. Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan adalah tiga di antaranya. "Saya percaya, ada relasi kuat yang menghubungkan ketiga faktor itu dengan pertumbuhan yang massif dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Banten Rano Karno, melalui rilisnya, Jumat (16/5/2014).

Menurut Rano, dirinya tak menyangkal, ada saat-saat tak mudah yang harus ditempuh dan membuat sejumlah agenda pembangunan ikut menuai kendala. Namun, hal itu tak serta merta menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi Banten, untuk tidak memikirkan segala yang terbaik bagi kepentingan warga Banten. Rakyat Banten memiliki hak atas pembangunan dan kesejahteraan. Karena itu, pihaknya tetap bekerja dan terus menyusun langkah-langkah strategis bagi masa depan Banten yang adil, damai, dan sejahtera.

"Pada hari Selasa yang lalu, 13 Mei 2014, secara resmi saya telah menerima Surat Keputusan Nomor 38/P/2014 yang menetapkan saya sebagai Plt Gubernur Banten. Saya menerima amanah berat ini dengan sebilah tekad yang membatu. Harapan rakyat Banten atas kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik akan saya perjuangkan hingga ke batas terjauh. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki sejumlah kawasan industri, angka pengangguran semestinya bisa ditekan secara cukup berarti," paparnya.


Pembenahan infrastruktur juga akan menjadi bagian dari prioritas utama untuk memastikan mobilitas masyarakat lebih mudah seraya merangsang terus geliat ekonomi rakyat. Sementara pendidikan kami letakkan sebagai hak dasar—sekaligus investasi jangka panjang, untuk memastikan warga Banten kian berdaya secara ekonomi, politik dan budaya.

Terkait dengan kesehatan, Pemerintah Provinsi Banten akan bekerja keras untuk memberikan layanan melalui fungsi koordinasi dan stimulasi dengan semua pemerintah kabupaten/kota. "Dan di atas itu semua, saya bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten, membuka diri untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki kepedulian serupa: kesejahteraan warga Banten. Kami menyadari, usaha ini tak akan menggapai hasil saat kami menunaikannya tanpa melibatkan seluas-luasnya pihak," ujarnya.

Selaras dengan itikad mempersembahkan pengabdian untuk warga Banten, Rano bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten telah membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan koordinasi dan memberikan supervisi dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang bersih, transparans, akuntabel, dan bertanggung jawab.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir dan terlibat secara aktif dalam berbagai usaha pembenahan yang tengah kami lakukan. Hasil musrenbang yang diselenggarakan di tingkat provinsi pun telah kami serahkan kepada KPK. Dengan demikian, KPK dapat secara efektif memberikan supervisi, pengawasan, arahan, dan secara langsung terlibat dalam mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Bagi kami sendiri, kehadiran KPK di Provinsi Banten ikut mengukuhkan niat kami untuk menekan potensi terjadinya penyelewengan hingga ke titik terendah. Saya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi banten untuk tidak sekali-kali lagi bermain api," terangnya.

Untuk menggerakkan roda pemerintahan yang profesional dan berbasis pada merit system, sejumlah langkah telah dirancang. Reformasi birokrasi akan menjadi salah satu isu penting untuk mengoptimalisasi layanan kepada warga Banten. Salah satunya, merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara dan Permenpan No. 13 Tahun 2014  mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Gubernur harus bekerja di bawah perintah undang-undang dan tak sepatutnya memunggungi peraturan.

Promosi terbuka adalah bagian dari agenda reformasi birokrasi yang ditujukan untuk melahirkan pimpinan yang kredibel dan profesional melalui cara-cara yang terbuka, transparans, adil, dan akuntabel. Promosi terbuka—atau yang kerap disebut sebagai lelang jabatan, diharapkan mampu menghindari potensi terjadinya berbagai praktik kolusi dan nepotisme.

"Saya menaruh harapan besar, semangat untuk menempuh langkah-langkah progresif tak menemui rintangan yang berarti mengingat promosi terbuka sejak awal ditujukan untuk memunculkan para abdi negara yang cakap dan handal dalam melayani masyarakat," akunya. ***





(rrm/rls)