Riauaktual.com - Sejumlah proyek yang dikerjakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing, terancam tidak bisa dibayarkan kepada pihak ketiga.

Hal ini disebabkan, kekosongan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PUPR Kuansing, sehingga untuk pengajuan pencairan tidak bisa dilaksanakan.

Kekosongan ini dikarenakan dimutasinya 5 orang staf di Dinas PUPR, termasuk dibagian PPTK itu sendiri. Sedangkan yang mengisi kekosongan itu, sampai saat ini belum ada penggantinya.

Akibatnya, proyek yang sudah dikerjakan pihak ketiga terancam tidak bisa dibayarkan, sebab PPTK yang dimutasi ini tidak dibenarkan lagi menandatangani pengajuan untuk pencairan. 

Karena terhitung sejak SK yang bersangkutan diterbitkan 13 Oktober lalu, staf yang dimutasi ini tidak terhitung lagi sebagai staf PUPR.

"Kalaupun sudah ada PPTK baru, dia pun tidak akan bisa menandatanganinya, sebab kegiatan sudah berjalan dan bukan atas nama PPTK yang baru, dan diapun tentu tidak akan mau menanggung resiko," ujar Mantan Kadis Cipta Karaya Kuansing, Fakhrudin terkena kepada Wartawan, Kamis (16/11/2017) siang.

Terkait hal ini, Toni staf yang terkena imbas mutasi pun mengakui bahwa SK nya telah disampaikan ke tempat tugas yang baru di Kecamatan Gunung Toar.

Dia juga mengatakan, akibat dari mutasi ini banyak ADM pekerjaan yang mangkarak, seperti kontraktor yang ingin mengajukan MC tidak bisa lagi mereka laksanakan karena mutasi tersebut.

Sedangkan masalah pengerjaan proyek menurutnya, tidak ada masalah karena masih tetap dikerjakan oleh pihak ketiga. Namun yang akan jadi masalah kata dia, ketika kontraktor ingin termen sebab tidak adanya PPTK lagi.

"Sebenarnya kami masih diminta untuk bertahan. Namun SK mutasi kami kan telah keluar, kalaupun dibatalkan mesti ada surat resmi pembatalannya. Dan rekan rakan pun juga diminta untuk turun lapangan mereka tidak mau lagi, ya karena SK itu tadi sudah ditempat tugas yang baru," pungkasnya. (Jk)