Riauaktual.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti Program Nasional Agraria (Prona) massal. Sebab sebagian besar mengeluhkan proses dan tidak memahami informasi.
"Sebagian masyarakat masih menganggap program sertifikasi tanah ini dikenakan biaya pengurusan, hingga ada yang sudah niat membuat lalu melakukan pembatalan," ucapnya saat berbincang bersama wartawan, Rabu (18/10)
Harusnya, kata Ruslan lagi, informasi dan sosialisasi hendaknya selalu disampaikan, termasuk juga apa syarat dan kewajiban yang perlu dilakukan dalam pengurusan Prona. Juga soal kriteria tanahnya, seperti apa ?, harus jelas.
"Saya juga banyak terima laporan, ada yang dipersulit sehinggga harus mondar-mandir kecamatan dan kelurahan. Sepatutnya ini dibuat satu pintu saja mengingat ini perlu penggesaan sebelum bapak Presiden datang untuk menyerahkan langsung sertifikasi tanah yang menjadi programnya ini," tuturnya.
Anggota komisi IV DPRD Pekanbaru ini juga meminta, pemerintah melalui program ini tak membuat warga perlu bolak balik tanya ke BPN guna memastikan penyelesaianya.
"Proses sertifikasi massal harus berlangsung clean. Dan yang wajib diselesaikan masyarakat pemilik tanah hanya soal PBB tanah yang dimiliki. Karena itu kewajiban kita sebagai warga negara," pungkasnya. (dwi)
