SIAK (RA) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyindir kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikatakannya seringkali komplain kepada ketua Fraksi saat Fraksi menyampaikan kritikan secara terbuka terkait kinerja SKPD.
 
Sindiran ini disampaikan juru bicara Fraksi PPP Rahma Tristiyanti SE dalam pandangan umum Sidang Paripurna DPRD Siak dengan agenda pandangan umum Fraksi DPRD Siak terhadap pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Siak tahun anggaran 2013, Senin (10/12/2012) di ruang sidang utama gedung Panglima Ghimbam kantor DPRD Siak.
 
"Berbagai kritik dan saran yang disampaikan Fraksi kepada setiap SKPD adalah untuk ditindaklanjuti dengan harapan ada perbaikan kinerja kedepannya, namun yang terjadi, seringkali justru kepala SKPD malah komplain dengan menelpon ketua fraksi," ujarnya dari atas podium paripurna.
 
Pernyataan Rahma, sempat membuat majelis paripurna gaduh sesaat, berbagai ekpresi terlihat dari wajah-wajah para kepala SKPD yang kebetulan hadir dalam sidang tertinggi para wakil rakyat tersebut, tidak terkecuali wabup Siak Drs H Alfedri yang duduk di samping pimpinan sidang Ketua DPRD Siak Zulfi Mursal SH, nampak menolehkan muka beberapa saat ke arah Rahma.
 
"Hal ini, sengaja kita sampaikan dalam forum ini, agar Bupati Siak menjadi tahu adanya tentang karakter para kepala SKPD dilingkup Pemkab Siak, walaupun saya tegaskan tidak semua kepala SKPD seperti itu," lanjut Rahma seraya meminta maaf apabila penyampaiannya tersebut dirasa menyinggung.
 
Sebelumnya, PPP juga menyoroti terkait program sembako murah yang selama ini dijalankan Pemkab Siak sebagai kurang efisien dan dikatakannya hanya sebatas memenuhi janji politik Bupati dan Wabup semasa pencalonannya dahulu.
 
PPP menilai, program sembako murah hanya menimbulkan kesan mendidik masyarakat berjiwa menunggu bantuan saja dan tidak memicu tumbuhnya kreatifitas ditengah masyarakat, malah memunculkan sifat konsumtif yang tidak realistis.
 
"Untuk itu, kita meminta kepada Pemkab Siak agar melakukan tata niaga yang baik terkait sembako murah ini dengan jalan membuat kebijakan yang menjadi pendorong terjangkaunya harga-harga sembako oleh masyarakat berkemampuan ekonomi rendah, jadi tidak hanya melakukan pembagian sembako murah saja," terusnya.
 
Masalah program pendidikan dan kesehatan gratis, juga menjadi bahasan Fraksi berlambang ka'bah ini, dimana dikatakannya ada ketidak pahaman ditengah-tengah masyarakat terkait kata "gratis" yang selalu didengungkan pemerintah.
 
"Pemkab harus melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang berbau "gratis" karena seringkali menimbulkan salah persepsi dimasyarakat, dimana hal ini telah memunculkan makian dan cercaan masyarakat kepada perangkat pelayanan pendidikan dan kesehatan ketika masih munculnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan masyarakat terkait dua hal tersebut," terusnya.
 
Menurutnya alangkah lebih baiknya bila Pemkab Siak mengganti kalimat "gratis" dengan "murah berkualitas" atau yang lainnya, sehingga masyarakat tidak menuntut digratiskan semuanya. (RA14)