Riauaktual.com - Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal meminta Dinas Sosial (Dinsos) setempat agar menggalakkan sosialisasi mekanisme perubahan penyaluran beras keluarga sejahtera (Rastra) dari manual ke Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) agar tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat.

"Kalaulah itu berlaku sebaiknya ada sosialisasi dulu kepada masyarakat, termasuk kita juga anggota dewan perlu mengetahui mekanismenya seperti apa," ujarnya kepada wartawam, Kamis (23/03).

Meskipun kata politisi PAN ini lagi, program Kartu Bantuan Pangan Non Tunai itu sudah matang oleh pemerintah pusat tetapi kadang-kadang kalau sosialisasi kurang bisa menimbulkan fikiran negatif di kalangan masyarakat.

"Karena itu segera disosialisasikan, baik cara penyaluran, maupun instansi atau dinas yang bertanggung jawab untuk menanggulangi data," tuturnya.

Disamping itu, Nofrizal juga sebenarnya mengkritik ketika penanggulangan ini ada dibawah dinas dan tidak lagi lurah atau RT/RW karena alasan akan kesulitan masalah anggaran sosialisasi.

"Padahal kalau secara menyangkut masyarakat dibawah lebih mengetahui lurah atau RT/RW, tapi alasan Dinas terkait yaitu, karena keterbatasan anggaran," keluhnya.

Namun demikian ia berharap Dinas Sosial yang akan menjadi liding sektor penyaluran ini bisa melakukan setiap tahapan dengan sebaik mungkin. Terlebih dengan perubahan sistem tahun ini menjadi non tunai.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Chairani menjelaskan bahwa pihaknya jauh hari sudah melakukan sosialisasi atas perubahan kewenangan dan sistem penyaluran Rastra.

Namun ia mengaku kecewa sebab dalam setiap undangan yang hadir bukanlah pemangku kepentingan dalam hal ini camat atau lurah akan tetapi diwakilkan.

"Kenyataan dilapangan kalau ada undangan sosialisasi yang datang diwakilkan, kalau sudah begini kurang sosialisasi katanya," sebutnya. (DWI)