PEKANBARU (RA) - Lima petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Selasa (23/08) siang mendatangi DPRD Kota Pekanbaru. Kedatangan petugas lembaga Anti Rasuah tersebut secara tidak langsung mengingatkan para anggota DPRD Pekanbaru untuk segera membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

"Ini sebenarnya acara rutin berupa Bimtek tata cara pengisian laporan LHKPN, namun juga kita terangkan kewajiban pejabat untuk membuat LHKPN ketika memulai dan mengakhiri jabatan," ujar Staf KPK dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Kunto Aryawan.

Dikatakan Kunto juga, dalam aturan setiap penyelenggara negara harusnya langsung menyetorkan LHKPN pada saat mengawali dan mengakhiri masa jabatannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Namun, mungkin karna masih banyak anggota DPRD Pekanbaru yang baru terpilih dan kurangnya sosialisasi hingga tahun 2016 ini baru tiga nama yang terdata di KPK yang sudah melakukan pelaporan harta kekayaan, diantaranya Sahril SH (ketua DPRD) Sondia Warman (wakil Ketua DPRD) dan Said Usman Abdullah (Anggota DPRD)," ungkapnya

Diterangkan Kunto, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme telah jelas mengatur bahwa kepala daerah termasuk sebagai penyelenggara negara. Sedangkan DPRD digolongkan menjadi penyelenggara negara dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Jadi anggota DPRD juga harus melaporkan harta kekayaannya. Kita harapkan akhir tahun 2016 ini anggota DPRD Pekanbaru sudah melaporkan harta kekayaan, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak," ucapnya

Intinya, lanjut Kunto, kegiatan Bimtek ini di laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan para pejabat dalam melaporkan LHKPN di lingkungan Kota Pekanbaru. (DWI)