SELATPANJANG (RA) - Kondisi keuangan dan kelangsungan program di Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih morat marit, tidak hanya memunculkan keresahan di kalangan masyarakat, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sudah banyak yang mengurus pindah meninggalkan daerah ini.

"Banyak pegawai meranti yang datang ke saya minta bantu pindah ke Provinsi," ungkap H Mohammad Adil SH, Anggota DPRD Provinsi Riau, saat menggelar Reses ke-II di gedung pertemuan Amyurlis Ucok, Jalan Rintis, Selatpanjang.

Kondisi itu, kata Adil, karena kegalauan kalangan pegawai Pemkab Kepulauan Meranti atas kondisi keuangan dan dinamika politik di pemerintah daerah, serta kinerja realisasi keuangan masa lalu yang mempengaruhi kelangsungan program pembangunan saat ini.

"Sekarang tunjangan atau insentif tersendat, Kepala Dinas saja ngaku pening. Sementara DAU (Dana Alokasi Umum) Meranti semakin dikurangi pusat, akibat dari kegagalan realisasi keuangan tahun tahun lalu yang banyak Silpa. Padahal DAU diperlukan daerah untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai," kata Adil.

Jika aturan tahun tahun sebelumnya transfer anggaran dari pusat ke daerah dilakukan lebih awal sebelum pelaksanaan kegiatan, lanjut Adil, mulai saat ini melalui aturan baru dana transfer pusat ke daerah dilakukan setelah ada progres pelaksanaan kegiatan.

"Memang itu juga menjadi alasan pegawai di daerah tidak segera melaksanakan program, karena setelah dikerjakan tidak ada jaminan dapat dibayarkan," ujarnya.

Menurutnya, kondisi Kepulauan Meranti saat ini sangat bahaya sekali. Untuk tunjangan pegawai sudah mulai mengandalkan DBH Migas dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mestinya difokuskan bagi pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Sementara saat ini harga minyak dunia masih terus anjlok. Kalau hanya terus menunggu atau mengandalkan DBH Migas dan DAK, maka Meranti bisa kolaps," ucapnya.