PEKANBARU (RA) - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dian Sukheri SIp menduga APBD 2017 nanti hanya untuk membayar hutang saja.

Hal ini disampaikannya saat melihat hasil logika membaca penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru tentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2015 dalam rapat Paripurna yang diselenggarakan, Rabu (20/7) kemarin.

Pasalnya, dari laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2015 ini, disebutkan realisasi pendapatan hanya Rp2 triliun, sementara APBD yang disahkan Rp3,2 truiliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi hanya Rp400 miliar.

"Paling krusial adalah seharusnya prediksi APBD 2016 itu sudah bisa diketahui. Artinya, pemerintah bersama DPRD harusnya punya kisaran kesepakatan di angka-angka Rp2 triliun. Di angka itulah sebenarnya kemampuan APBD Pekanbaru. Ini malah disahkan di angka Rp3 triliun," kata Dian, Kamis (21/7).

Menurut Dian, akibat APBD yang dipaksakan, akhirnya terbukti dengan situasi pada hari ini banyak rasionalisasi, yang dirasionalisasi itu terjadi karena ada pengurangan DBH, tidak tercapainya target PAD adanya program multiyers yang tunda bayar yang harus dibayarkan di 2016.

"Dengan begitu, saya menduga yang 2016 yang harus dilunasi di tahap akhir dugaan saya justru dengan kondisi APBD dan kemampuan keuangan seperti ini mungkin tidak multiyers ini diselesaikan. Ada tak keyakinan kontraktor bahwasanya kalau mereka selesaikan multiyers itu mereka akan dibayarkan sementara yang tahun dulu saja mereka tunda bayar. Dugaan ini saya dapat dari membaca laporan pertanggungjawaban APBD 2016 tadi," ungkapnya.

Pasalnya, diungkapkan Dian, kondisi multiyers tahap akhir, ada tunda bayar di tahun 2015, tidak tercapainya PAD, dan berkurangnya DBH, yang dipertanyakan apakah Rp 1,4 Triliun kemarin bisa diselesaikan atau tidak.

"Ada tidak keyakinan kontraktor untuk pemerintah bisa bayar atau tidak, perlu dilakukan pengecekan di lapangan apakah pekerjaan masih dilanjutkan atau tidak. Hal ini jelas konsekuensinya. Jangan-jangan APBD 2017 nanti untuk bayar hutang saja. Kasihan kan kepala daerah yang baru," tandasnya. (DWI)