PEKANBARU (RA) - Penanganan banjir di Kota Pekanbaru tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota. Dibutuhkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah pusat agar persoalan banjir dapat ditangani secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois SAg, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, banjir yang terjadi saat ini merupakan akumulasi berbagai persoalan pembangunan selama bertahun-tahun, terutama belum maksimalnya pembenahan drainase.
"Permasalahan banjir ini tidak bisa sendirian ditangani pemerintah kota. Harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Rois.
Ia menilai, lambatnya pembangunan dan pembenahan drainase pada periode sebelumnya turut memengaruhi kondisi banjir yang dihadapi Pekanbaru saat ini.
"Ini juga efek dari sekian lama kegiatan pembangunan, terutama drainase, yang boleh dikatakan tidak ada pergerakan. Makanya, kondisi sekarang ini merupakan akumulasi dari sejumlah kegiatan sebelumnya," ujarnya.
Meski demikian, politisi PKS ini optimistis persoalan banjir bisa diatasi jika Pemko Pekanbaru serius menjalankan program berdasarkan masterplan penanganan banjir yang telah disusun.
Menurutnya, pembenahan tidak harus dilakukan sekaligus. Pemerintah bisa melaksanakan program secara bertahap setiap tahun dengan menyesuaikan kemampuan anggaran.
"Kita optimistis, ketika pemerintah kota hari ini serius menangani masalah banjir dan sesuai dengan masterplan, setiap tahun dicicil, saya pikir tidak perlu waktu terlalu lama," ungkapnya.
Rois memperkirakan penanganan banjir Pekanbaru dapat dituntaskan dalam dua masa kepemimpinan wali kota. Namun, target tersebut tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran.
"Saya rasa dua masa kepemimpinan wali kota bisa selesai, tetapi tetap menyesuaikan anggaran juga," tutupnya.
