PEKANBARU (RA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 di Provinsi Riau mencapai 6,16 persen. Jika dilihat berdasarkan kabupaten dan kota, angka tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antarwilayah.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kepulauan Meranti mencatat persentase penduduk miskin tertinggi di Riau dengan angka mencapai 20,51 persen.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Posisi Kepulauan Meranti juga terpaut cukup jauh dari angka kemiskinan Provinsi Riau yang berada di level 6,16 persen.
Setelah Kepulauan Meranti, persentase penduduk miskin tertinggi berikutnya tercatat di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8,71 persen.
Selanjutnya, Pelalawan berada di posisi ketiga dengan persentase 7,24 persen, disusul Rokan Hilir sebesar 7,16 persen.
Kemudian Kuantan Singingi mencatat angka 6,99 persen, sementara Kampar berada di angka 6,29 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan Provinsi Riau secara keseluruhan berada di posisi 6,16 persen dalam daftar tersebut.
Di bawah angka provinsi, terdapat Bengkalis dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,08 persen, kemudian Indragiri Hulu 5,83 persen dan Indragiri Hilir 4,95 persen.
Adapun Kabupaten Siak mencatat persentase penduduk miskin sebesar 4,40 persen.
Untuk wilayah perkotaan, Kota Pekanbaru memiliki persentase penduduk miskin sebesar 3,19 persen, sedangkan Kota Dumai menjadi wilayah dengan angka terendah dalam daftar, yakni 3,08 persen.
Data tersebut memperlihatkan adanya rentang yang cukup besar antarwilayah. Kepulauan Meranti berada pada angka 20,51 persen, sedangkan Kota Dumai tercatat 3,08 persen.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 17,43 poin persentase antara wilayah dengan angka tertinggi dan terendah dalam daftar tersebut.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan angka Provinsi Riau sebesar 6,16 persen, persentase di Kepulauan Meranti tercatat sekitar 3,3 kali angka provinsi. Sebaliknya, persentase di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai berada di bawah angka provinsi.
Perbedaan angka antarwilayah tersebut menggambarkan bahwa kondisi kemiskinan di Riau tidak seragam dan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap kabupaten/kota.
