PEKANBARU (RA) - Isu terkait kepemilikan puluhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat menyerang Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar.
Markarius mengaku sempat menghubungi pihak Polresta Pekanbaru, gara-gara namanya disebut oleh salah satu media memiliki puluhan dapur MBG tersebut.
Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut ternyata bukan berasal dari media massa profesional, melainkan konten sebuah akun TikTok yang identitas pengelolanya tak jelas.
Hal itu disampaikan Wawako Markarius saat membuka Forum Penguatan Kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Media yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekanbaru di Batiqa Hotel Pekanbaru, Senin (14/9/2026) pagi.
Forum tersebut menghadirkan Dewan Pers sebagai narasumber dan diikuti pimpinan serta wartawan media massa di Kota Pekanbaru.
Dalam sambutannya, Markarius menceritakan pengalamannya ketika muncul pemberitaan di media sosial yang menyebut dirinya memiliki puluhan dapur MBG. Informasi itu kemudian menjadi perhatian hingga dirinya berkomunikasi dengan pihak kepolisian.
"Yang kemarin saya disebut punya puluhan dapur MBG, saya komunikasi juga dengan Polresta. Ternyata itu bukan media profesional, itu melalui TikTok," kata Markarius.
Menurut Markarius, akun yang menyebarkan informasi tersebut juga tidak mencantumkan identitas secara lengkap. Pengelola maupun pihak yang bertanggung jawab atas konten tersebut tidak diketahui secara jelas.
Markarius mengatakan, pihak kepolisian bahkan sempat menyampaikan bahwa informasi tersebut dapat ditindaklanjuti apabila dirinya menghendakinya.
"Kapolresta sempat bilang, kalau memang mau dinaikkan, bisa kita tindak lanjuti," terang Markarius.
Namun, Markarius memilih tidak memperpanjang persoalan tersebut. Ia menilai terdapat perbedaan antara media profesional dengan akun media sosial yang tidak jelas identitas dan mekanisme kerjanya.
"Sudahlah, biarkan saja. Kalau media profesional kan bisa kita minta pertanggungjawaban. Kalau masyarakat yang melalui media sosial, kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab," ucapnya dihadapan forum.
Markarius memilih mengabaikan isu tersebut, dan tidak mempolisikan akun tersebut. Ia tidak ingin disebut mengkriminalisasi warga jika melaporkan tudingan tersebut.
Menurut Markarius, pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh pentingnya membedakan media massa profesional dengan akun media sosial yang menyebarkan informasi tanpa identitas dan mekanisme jurnalistik yang jelas.
Ia menilai, hubungan antara pemerintah dan media perlu dibangun dengan pemahaman yang sama mengenai tugas, fungsi, hak, dan tanggung jawab masing-masing.
Markarius juga mengungkapkan, sebelum forum dimulai dirinya sempat berbincang cukup panjang dengan pihak Dewan Pers dalam rapat persiapan kegiatan.
Dari pembicaraan tersebut, ia mengaku mendapatkan banyak pemahaman baru mengenai dunia media dan pemberitaan, termasuk mengenai hak narasumber dalam proses jurnalistik.
Salah satu hal yang menurutnya penting dipahami pejabat maupun masyarakat adalah mengenai informasi yang dinyatakan off the record oleh narasumber.
Markarius mencontohkan, apabila seorang kepala dinas telah selesai menjalani wawancara dengan wartawan, kemudian meminta agar bagian tertentu dari pembicaraan tidak ditayangkan dan hal tersebut telah disepakati sebagai off the record, maka permintaan tersebut harus dihormati.
"Misalnya kepala dinas sudah diwawancarai, kemudian setelah itu meminta hasil wawancara tadi tidak ditayangkan. Itu wajib tidak ditayangkan media. Namanya off the record," jelasnya.
Ia menilai, publikasi terhadap informasi yang telah disepakati sebagai off the record dapat menjadi persoalan dalam praktik jurnalistik.
"Kalau ada media yang tetap menayangkan, itu pelanggaran," tegasnya.
Markarius menilai pemahaman antara pemerintah dan media menjadi bagian penting untuk membangun hubungan kemitraan yang sehat.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan media sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, media juga memiliki tanggung jawab menjalankan tugas jurnalistik sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Forum Penguatan Kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Media diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers.
Kegiatan tersebut sekaligus diharapkan Markarius dapat meningkatkan pemahaman mengenai tugas, fungsi, hak serta tanggung jawab masing-masing pihak.
