PEKANBARU (RA) - Luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau sejak awal 2026 hingga 23 Agustus telah mencapai lebih dari 16 ribu hektare.
Pemerintah bersama TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat terus memperkuat penanganan karhutla, terutama di sejumlah wilayah yang masih memiliki titik api.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas.
"Kolaborasi, artinya seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, masyarakat, kita berkolaborasi untuk melakukan pemadaman," kata Edy saat meninjau lokasi karhutla di Jalan Perwira, Kabupaten Kampar.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
Kebakaran di wilayah tersebut telah meluas cukup signifikan. Jika sebelumnya luas lahan terbakar diperkirakan sekitar 270 hektare, kini angkanya disebut telah mencapai sekitar 700 hektare.
"Kerumutan sudah nambah, dari 270 hektare sekarang sudah menambah 700 hektare," ujarnya.
Selain luas lahan yang terbakar, Pelalawan juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah titik panas cukup tinggi.
Berdasarkan pemantauan, tercatat sekitar 216 titik panas (hotspot) di wilayah tersebut.
Ratusan personel dikerahkan untuk menangani kebakaran, dibantu berbagai peralatan pemadaman serta helikopter untuk mendukung operasi water bombing.
Proses pemadaman karhutla di lapangan tidak mudah. Petugas menghadapi sejumlah kendala, terutama karakteristik lahan gambut, minimnya sumber air, angin kencang dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran.
Cuaca panas juga mempercepat penguapan air sehingga lahan gambut semakin kering. Kondisi tersebut menyebabkan permukaan air tanah menurun dan meningkatkan risiko kebakaran meluas.
"Seperti kita lihat di lokasi sekarang, kendala pertama sumber air yang minim, kemudian lahan yang gambut, kemudian angin kencang. Di tempat-tempat lain itu akses menuju lokasi yang sulit," jelas Edy.
Untuk memperkuat pemadaman, BPBD Riau mendapat dukungan personel dari Satpol PP, Basarnas, TNI dan Polri.
Upaya penanganan juga dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Edy mengatakan OMC di Riau diperpanjang hingga 29 Agustus 2026.
Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi atmosfer dan pertumbuhan awan di wilayah sasaran.
Menurutnya, kondisi atmosfer dipantau secara berkala. Jika pertumbuhan awan memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian, pesawat akan segera diterbangkan untuk mendukung operasi tersebut.
Dampak karhutla mulai dirasakan masyarakat melalui munculnya kabut asap di sejumlah wilayah.
Pelalawan menjadi salah satu daerah yang terdampak akibat tingginya aktivitas kebakaran. Kabut asap juga mulai terlihat di Kota Pekanbaru, terutama di sejumlah kawasan yang berada di jalur atau wilayah terdampak asap dari kebakaran.
Sementara di Kampar, penanganan diperkuat menyusul kebakaran di kawasan Jalan Perwira, Desa Tambang, Kecamatan Tambang.
Lokasi tersebut menjadi perhatian karena berada tidak jauh dari permukiman warga.
"Kita melakukan perkuatan juga, baik personel maupun heli. Jadi kita kerahkan heli ke sini untuk mengantisipasi karena ini sudah dekat dengan permukiman masyarakat," ungkap Edy.
Untuk mengetahui luasan terbaru lahan yang terbakar di Kecamatan Tambang, BPBD Riau masih menunggu laporan petugas di lapangan. Data tersebut akan direkap setelah seluruh laporan diterima.
Pemerintah juga mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap bagi masyarakat.
Dinas Kesehatan Riau akan menyiapkan posko kesehatan di sejumlah wilayah terdampak.
Posko tersebut nantinya menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, masker hingga oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan.
BPBD Riau memastikan penguatan personel, peralatan pemadaman, dukungan operasi udara dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran karhutla sekaligus mencegah api semakin mendekati kawasan permukiman masyarakat.
