PEKANBARU (RA) - Ratusan pengemudi atau driver ojek online (ojol) Maxim menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Kamis (2/7/2026).
Mereka memprotes potongan komisi aplikasi yang dinilai masih melebihi ketentuan pemerintah serta keberadaan biaya tambahan berupa platform fee yang disebut mengurangi pendapatan mitra pengemudi.
Penanggung Jawab (PJ) Sementara Aksi, Bagas Putra, mengatakan massa sebelumnya telah mendatangi kantor Maxim untuk menyampaikan aspirasi.
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang diharapkan para pengemudi.
"Kami sudah dari kantor tadi. Kebetulan dari kantor tidak ada titik temu yang kami harapkan," ujar Bagas kepada wartawan.
Menurut Bagas, pemerintah telah menetapkan batas potongan komisi aplikasi sebesar 8 persen.
Namun, hingga 1 Juli 2026, Maxim disebut masih menerapkan potongan komisi sebesar 15 persen kepada mitra pengemudi.
Selain potongan komisi, para driver juga mempersoalkan kebijakan platform fee yang masih dikenakan pada setiap order.
Mereka menilai biaya tambahan tersebut semakin memangkas penghasilan yang diterima.
"Misalnya kami mendapat order Rp20 ribu. Selain dipotong komisi 15 persen, masih ada lagi platform fee. Akhirnya pendapatan yang diterima bisa tinggal sekitar Rp15 ribu sampai Rp16 ribu," jelasnya.
Para pengemudi berharap perusahaan mematuhi ketentuan pemerintah terkait besaran komisi sehingga mitra dapat menerima pendapatan yang lebih layak.
Bagas menambahkan, massa berencana kembali menggelar aksi pada 6 Juli 2026.
Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Satintelkam Polresta Pekanbaru terkait rencana demonstrasi tersebut.
"Kami sudah diminta membuat surat tembusan dan surat audiensi kepada DPRD serta Polresta Pekanbaru. Suratnya sudah kami siapkan, tinggal melengkapi tanda tangan dan administrasi lainnya," katanya.
Meski demikian, apabila DPRD Provinsi Riau menjadwalkan ulang agenda audiensi pada 7 atau 8 Juli, pihaknya menyatakan siap mengikuti jadwal tersebut.
Dalam aksi itu, para driver menuntut Maxim menerapkan potongan komisi maksimal 8 persen sesuai ketentuan yang mereka jadikan acuan, sehingga mitra dapat menerima 92 persen dari nilai perjalanan.
Mereka juga mendesak perusahaan mengevaluasi kebijakan platform fee yang dinilai memberatkan pengemudi.
