PEKANBARU (RA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menggandeng Fakultas Teknik Universitas Riau (UR) untuk mempercepat akses petani sawit rakyat terhadap program sarana dan prasarana (sarpras) yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), khususnya pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perkebunan rakyat.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) di Gedung Dekanat Fakultas Teknik UR, Pekanbaru, Senin (11/5/2026).
Kerja sama ini difokuskan untuk menjawab salah satu kendala utama petani sawit dalam mengakses dana sarpras BPDP-KS, yakni minimnya kemampuan penyusunan dokumen survei, investigasi, dan desain (SID) yang menjadi syarat utama pengajuan program.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan, kerja sama dengan Fakultas Teknik UR bukan sekadar seremoni akademik, tetapi langkah nyata untuk mempercepat realisasi program sarpras BPDP-KS di Riau.
"Ini langsung action di salah satu kelompok tani dan koperasi petani sawit untuk menyusun dokumen teknis pembangunan jalan dan jembatan. Ini akan menjadi miniatur ke depan dan kita prioritaskan petani sawit non-PSR," ujar Gulat, Selasa (12/5/2026).
Ia menyoroti rendahnya realisasi dana sarpras sawit di Riau dibanding provinsi lain, padahal Riau merupakan daerah dengan luasan kebun sawit terbesar di Indonesia.
"Riau ini provinsi terluas kebun sawitnya, tapi realisasi dana sarpras tidak lebih dari Rp5 miliar tahun lalu. Sementara di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan bisa mencapai ratusan miliar rupiah tiap tahun," katanya.
Menurut Gulat, persoalan utama selama ini bukan pada ketersediaan dana, melainkan lemahnya kesiapan teknis kelompok tani dalam menyusun proposal yang sesuai standar BPDP.
"Proposal ke BPDP itu harus dalam bentuk dokumen SID yang sangat teknis dan awam bagi petani. Karena itu kami datang ke Fakultas Teknik UR untuk memperkuat kemampuan tersebut," jelasnya.
Ia menegaskan, dana BPDP sejatinya berasal dari industri sawit melalui pungutan ekspor atau levy, bukan dari APBN. Karena itu, petani sawit harus ikut merasakan manfaat nyata dari dana yang terkumpul.
"Tahun lalu dana yang terkumpul mencapai Rp36 triliun. Banyak yang tidak tahu bahwa itu bukan APBN, tetapi dana gotong royong stakeholder sawit melalui levy. Bahkan bulan Mei ini petani sawit terbebani sekitar Rp425 per kilogram TBS akibat levy tersebut," ujarnya.
Meski demikian, kata Gulat, petani tidak mempermasalahkan pungutan tersebut selama digunakan sesuai tujuan BPDP, termasuk untuk pengembangan sarpras perkebunan rakyat.
"Sesungguhnya petani sawit adalah pahlawan dari Rp36 triliun itu. Karena itu kami mendorong seluruh DPW APKASINDO dari Aceh sampai Papua untuk menggandeng fakultas teknik di daerah masing-masing agar percepatan program BPDP bisa berjalan," tambahnya.
Selain mendorong percepatan sarpras, Gulat juga menyinggung berbagai program BPDP lain yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk program beasiswa sawit.
"BPDP itu di bawah Kementerian Keuangan yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana sawit. Salah satu programnya memberikan beasiswa penuh dan uang saku Rp2,3 juta per bulan kepada 5.000 mahasiswa tahun 2026 bekerja sama dengan 41 kampus," katanya.
Sementara itu, Ketua Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sarpras DPP APKASINDO, Eko Jaya Siallagan,menilai daerah penghasil sawit seperti Riau seharusnya bisa lebih agresif memanfaatkan peluang dana sawit untuk pembangunan infrastruktur perkebunan.
"Kita di Riau jangan hanya jadi penonton. Kenapa harus konsultan dari Pulau Jawa yang datang ke sini? Kenapa dosen dan mahasiswa dari Riau sendiri tidak diberdayakan? Inilah tujuan MoA ini," tegasnya.
Ia bahkan mendorong Fakultas Teknik UR membentuk lembaga atau pusat studi berbadan hukum agar dapat menjadi rekanan resmi dalam proyek-proyek konsultan BPDP.
Menurut Eko, langkah tersebut penting agar pengerjaan desain jalan, jembatan, hingga infrastruktur kebun sawit rakyat dapat dikerjakan langsung oleh akademisi lokal.
Ia juga menyinggung tren penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterima daerah. Karena itu, menurutnya, pemanfaatan dana sarpras BPDP menjadi solusi strategis untuk membantu pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perkebunan rakyat.
"Sudah saatnya kita bersatu memanfaatkan dana sarpras sawit untuk memperbaiki jalan dan jembatan di kebun rakyat. Ini tentu sangat membantu pemerintah daerah, khususnya Pemprov Riau," ujarnya.
Kerja sama tersebut juga mencakup penguatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu program awal yang akan dijalankan adalah survei dan perencanaan jalan di kawasan perkebunan sawit rakyat.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau, Prof. Ahmad Fadli, ST, MT, PhD menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia berharap kerja sama ini membuka ruang lebih luas bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pengembangan sektor sawit berbasis teknologi dan kebutuhan lapangan.
Pertemuan itu juga dihadiri Guru Besar UR Prof. Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, M.Sc., IPM, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Dr. Eng. Alex Kurniawandy, S.T., M.T, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Yohanes, S.T., M.T, Ketua Jurusan Teknik Sipil Muhamad Yusa, S.T., M.Sc., Ph.D, serta akademisi Universitas Abdurrab sebagai peninjau.
